Menkum Berharap Forum Komunikasi Kebijakan Fokus pada Perbaikan Layanan Publik

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong Forum Komunikasi Kebijakan memperkuat kolaborasi antarinstansi guna menghasilkan kebijakan implementatif berdampak. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah nasional.

“Kelemahan kita selama ini, ego sektoral di antara kita cukup tinggi. Hasil kajian yang dihasilkan mungkin bagus, tetapi terkadang implementasinya tidak pernah dilaksanakan,” kata Supratman Andi Agtas saat memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan di Jakarta, Rabu (17/6).

Supratman menilai banyak penelitian perguruan tinggi masih berhenti pada pembahasan teoritis tanpa penerapan nyata bagi masyarakat. Menurutnya, skripsi, tesis, dan disertasi sering menghasilkan gagasan baik namun belum diimplementasikan dalam kebijakan publik.

“Akhirnya yang kita dapatkan hanyalah tulisan-tulisan yang indah yang dipublikasikan. Tetapi implementasinya tidak pernah terjadi,” ujar dia.

Supratman berharap Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang sinergi seluruh unit strategi kebijakan kementerian dan lembaga. Sinergi tersebut mencakup badan maupun unit lain dalam struktur organisasi pemerintahan untuk memperkuat perumusan kebijakan.

Ia juga menyambut baik gagasan penyusunan kajian tematik yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengusulkan agar kajian strategis lebih difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kajian strategis sebaiknya fokus pada layanan publik serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Langkah itu sejalan dengan gagasan Kementerian PANRB dan Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan efektivitas birokrasi,” ucap Supratman.

Menurut dia, persoalan utama yang masih dihadapi pemerintah adalah birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hasil kajian yang disusun harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan.

“Terlalu banyak melakukan kajian tematik, terlalu banyak berdiskusi, sementara implementasinya itu tidak bisa dimaksimalkan. Kalau tidak bisa kita wujudkan, bagaimana caranya kemudian melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dijalankan,” ucap Supratman. ils/I-1