Kepercayaan Investor pada Arah dan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah Belum Kondusif

Caroline menilai kawasan Asia Utara masih memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan pasar berkembang lainnya karena diuntungkan dengan memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), industri semikonduktor, serta belanja modal teknologi global yang terus meningkat.

Selain itu, belanja modal perusahaan hyperscaler atau penyedia infrastruktur digital berskala besar seperti Amazon, Google, Meta, dan Microsoft juga terus mengalami revisi naik.

Peningkatan investasi perusahaan teknologi global tersebut diperkirakan lebih dahulu memberikan dampak positif kepada rantai pasok di Asia, terutama sektor semikonduktor, komponen elektronik, material canggih, dan infrastruktur pendukung energi.

Dia pun menilai kekuatan pasar Asia tidak hanya ditopang oleh faktor valuasi yang relatif murah, tetapi juga oleh prospek pertumbuhan laba yang memiliki katalis struktural yang kuat.

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menyatakan tantangan terbesar saat ini adalah menjaga kepercayaan investor di tengah alokasi anggaran yang besar untuk program prioritas.

“Alokasi anggaran APBN sebagian besar digunakan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Program itu kini jadi sorotan karena kasus korupsi.

Kasus tersebut berpotensi menggerus kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap tata kelola anggaran pemerintah.

“Tentu hal ini mengakibatkan distrust para penanam modal di Indonesia.

Ditambah pernyataan-pernyataan yang blunder dari Pemerintah sehingga kredibilitas pemerintah dipertanyakan dalam mengeluarkan kebijakan,” kata Esther.

Ke depan, Pemerintah harus menerapkan disiplin fiskal yang ketat.

Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pembayar pajak.

Kepercayaan pasar tambahnya tidak hanya dibangun dari data ekonomi makro yang positif, tetapi juga dari konsistensi komunikasi kebijakan dan transparansi pengelolaan anggaran.