Keberhasilan UU Polri Bergantung pada Kualitas SDM

Menurut dia, tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks mendorong pemerintah memperkuat landasan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui revisi Undang-Undang Polri.

Perubahan tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri menjadi undang-undang pada Selasa (9/6).

Supratman mengatakan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Karena itu, menurut dia, peningkatan kinerja Polri dalam menjalankan fungsi, peran, tugas, dan kewenangannya menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan.

Pemerintah memandang keberadaan landasan hukum yang lebih responsif dan ­adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar Polri mampu menjalankan tugas secara optimal sesuai perkembangan ­zaman.

Sementara itu, pengamat politik senior Boni Hargens mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberi ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menempati posisi dalam institusi kepolisian.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan terobosan paradigmatik yang menandai adanya transformasi berpikir cerdas dalam mengadaptasikan institusi keamanan dengan masyarakat sipil dalam praksis demokrasi kontemporer.

“Saya mengapresiasi kecerdasan Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan, yakni tuntutan reformasi kepolisian dari masyarakat dan proaksi Polri dalam menyatukan diri dengan masyarakat,” ungkap Boni, kemarin.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan pihaknya berupaya membuka peluang bagi kalangan profesional sipil untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri melalui pengaturan dalam peraturan ­turunan. Ant/S-2