482 Zona Masuk Kategori Kemarau Lebih Kering

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memetakan sebanyak 482 Zona Musim (Zom) di Indonesia atau mencakup 56,18 persen luas daratan nasional diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal atau jauh lebih kering.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers Perkembangan Musim Kemarau Indonesia 2026 di Jakarta, Rabu (10/6), menjabarkan bahwa wilayah terdampak tersebut mendominasi hampir seluruh sentra populasi dan pertanian utama di bagian selatan khatulistiwa.

“Wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua,” kata dia.

Ardhasena menjelaskan bahwa karakteristik iklim di ratusan zona musim tersebut umumnya dipengaruhi oleh pola monsunal yang memiliki satu puncak musim hujan dan satu lembah musim kemarau yang sangat kontras.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data BMKG sampai dengan akhir Mei 2026, perluasan wilayah kekeringan dimulai pada 200 zona musim (11,83 persen daratan), yang teridentifikasi lewat warna kecokelatan pada peta sebaran iklim nasional.

Pergerakan zona kering tersebut diproyeksikan melonjak drastis pada bulan Juni ini dengan memasuki 198 zona musim baru atau setara 31,6 persen luas daratan, mencakup wilayah DKI Jakarta bagian selatan hingga sebagian besar Pulau Kalimantan.

Memasuki bulan Juli, pergerakan kemarau akan kembali merambah 66 zona musim lainnya yang meliputi Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.

Sebaliknya, BMKG mendeteksi adanya anomali lokal akibat efek topografi yang luas di tujuh zona musim (0,68 persen daratan) yang justru bersifat atas normal atau lebih basah, yakni di Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ardhasena menyebutkan pembagian zona musim ini didasarkan pada perhitungan referensi periode normal curah hujan jangka panjang antara tahun 1991 hingga 2020 untuk menjamin akurasi data ­wilayah.

Oleh karena itu, BMKG meminta para pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk mencermati peta kerawanan zona musim ini sebagai basis data utama dalam menyusun rencana kedaruratan yang spesifik di wilayah masing-masing.

Mitigasi Iklim

BMKG memastikan seluruh infrastruktur mereka yang mencakup 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau stasiun meteorologi dan klimatologi di tiap provinsi terbuka penuh untuk melayani koordinasi dan pendampingan mitigasi iklim bagi pemerintah daerah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa ratusan stasiun tersebut disiagakan untuk menjawab kebutuhan data cuaca yang sangat spesifik dari tiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk gabungan kelompok tani (Gapoktan). “Bagi BPBD dapat berdiskusi, berkoordinasi langsung dengan 191 UPT atau stasiun-stasiun BMKG yang tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi itu BMKG hadir di sana,” kata dia.

Faisal menjelaskan bahwa BMKG kini berkomitmen kuat untuk menggeser peran institusi yang tidak sekadar menjadi penyedia dokumen prediksi iklim di hulu, melainkan turun langsung mengawal program adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak.