Atasi Malaria, APJIPMI Dorong Penerapan Paradigma Baru

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI), Boyke Arie Pahlevi mengatakan, penanganan malaria kini membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya mengandalkan pendekatan medis semata, tetapi juga melalui pendekatan modifikasi lingkungan, surveilans vektor penyakit serta melibatkan kolaborasi lintas sektor.

“Terdapat urgensi untuk melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif (Ekraf), serta inovasi Digital sebagai ujung tombak eksekusi pengendalian vektor di lapangan, termasuk di area endemik tinggi seperti Papua,” ungkap Boyke dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6). 

Dia menjelaskan, pengendalian vektor bisa dilakukan melalui pendekatan sains dan modifikasi lingkungan terbaru. Kemudian peran UMKM, utamanya terkait dengan eksekusi di lapangan adalah melalui budidaya tanaman yang mengandung pestisida dan ikan kepala timah. Demikian juga dari sektor ekraf adalah melalui inovasi lokal, yakni produk aroma terapi anti nyamuk. Selain itu sektor digitalisasi juga sangat berperan dalam transformasi data secara real time agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien.

APJIPMI mencatat, sejak era kolonial (awal tahun 1900-an), penyakit ini sangat masif, menjangkiti hingga puluhan juta orang, dan menjadi wabah tahunan di berbagai wilayah. Tren kasus malaria di Indonesia mengalami lonjakan tajam, di mana total kasus nasional mencapai 706.297 kasus pada tahun terakhir.

Peningkatan ini didorong oleh wilayah Indonesia Timur, dengan lebih dari 90 % dari total kasus tersebut terkonsentrasi dan berasal dari pulau Papua, dan tidak sedikit anggaran yang telah dikeluarkan.

Seperti diketahui, anggaran pemerintah untuk penanganan malaria di tahun 2025 mencapai Rp530 miliar, termasuk pengadaan kelambu. APJIPMI menghimbau agar penyaluran anggaran tersebut dapat tepat sasaran untuk pembiayaan penanganan dan pencegahan. APJIPMI mengusulkan agar kegiatan pengendalian vektor malaria ke depan di lakukan secara efektif dan didorong dengan kegiatan outsourcing pengendalian vektor malaria. 

“Paradigma baru pengendalian vektor malaria dilakukan dengan pendekatan Larva Source Management, yaitu suatu kegiatan yang memiliki komponen utama dan pendekatan kepada surveilans vektor penyakit dan modifikasi lingkungan yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini digunakan untuk memetakan daerah reseptif, memahami dinamika penularan, serta merancang tindakan pengendalian yang tepat, efektif, dan efisien demi mencegah wabah dan mencapai eliminasi malaria,” papar Boyke. 

Paradigma baru pengendalian vektor tersebut sudah berhasil dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. 

Daniel Perwira dari PT Freeport Indonesia mengatakan, pengendalian malaria di Kabupaten Mimika sudah berlangsung sejak tahun 1990-an atau kurang lebih sekitar 36 tahun. Awalnya pengendalian malaria dilakukan untuk melindungi karyawan dan juga keluarga yang tinggal di wilayah kota Timika dan sekitarnya, yang diketahui  sebagai area endemik Malaria hingga saat ini.

“Ketika kita memulai program, banyak kasus malaria yang terjadi. Awalnya untuk melakukan proteksi terhadap karyawan dan keluarganya. Namun, program yang kami lakukan ini kemudian berkembang untuk membantu juga bagaimana pengendalian malaria bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar,” kata Daniel.

Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk juga pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk bekerjasama melakukan berbagai program yang dilakukan di kampung-kampung disekitar operasi perusahaan.

“Penurunan kasus malaria di kampung-kampung tersebut dan kolaborasi dengan pemerintah ini terus berlanjut sampai sekarang dan juga diperluas baik dari skopnya maupun juga area sasarannya dan pemerintah juga baik itu pemerintah di tingkat provinsi Papua Tengah dan juga di level kabupaten itu memiliki keseriusan yang cukup tinggi pemberantasan malaria ini,” ungkap Daniel.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah sudah membangun satu UPPD yang disebut sebagai Malaria Center di mana masyarakat dan semua pihak bisa berkolaborasi untuk membantu pemerintah tidak hanya dari pihak swasta tetapi juga elemen-elemen lembaga lainnya bisa bergabung di situ untuk mendukung pemerintah dalam rangka mengeliminasi malaria di Kabupaten Mimika.

“Target dari pemerintah Kabupaten Mimika juga sama seperti pemerintah di skala nasional. Kita berharap eliminasi malaria bisa terjadi di tahun 2030 di Kabupaten Mimika dan mudah-mudahan ini juga bisa di seluruh Papua bisa terjadi eliminasi malaria. Dan tentunya untuk mencapai hal tersebut kita perlu bekerjasama untuk mendukung pemerintah dan juga bekerjasama dengan unsur-unsur di masyarakat,swasta lainnya dan juga pihak-pihak lain berintegrasi agar eliminasi malaria ini bisa tercapai,” ungkap Daniel.