KPK Sebut Silmy Karim Terima Jatah Rp100 Juta per Minggu
Jumat, 05 Jun 2026, 03:08 WIB | Oleh: Tim PenulisKPK juga mengungkapkan kasus dugaan pemerasan di Dirjen Imigrasi ini bermula dari penanganan kasus RPTKA Kementerian Ketenagakerjaan.
Kasus RPTKA adalah mengenai dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. “Jadi, kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada 2025,” ujar Setyo Budiyanto.
Setyo mengungkapkan dugaan pemerasan dalam kasus yang menjerat Silmy Karim terjadi selama kurun waktu 2022–2026. “Tempus (waktu terjadinya perkara) kejadian pada 2022 sampai dengan 2026,” ujarnya. Ant/S-2
Like, Share, Comment:
Mentan Tegaskan Pasokan Beras Aman jelang Nataru
26 Oct 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!