Rupiah Melemah ke Rp17.800, Ekonom Indef Ungkap Masalah Utama Bukan Stabilitas Tapi Kepercayaan Pasar

Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai stabilitas makroekonomi Indonesia perlu diikuti penguatan market confidence atau kepercayaan pasar agar arus modal, nilai tukar rupiah, dan investasi dapat lebih terjaga.

“Antara stabilitas dengan market confidence ini yang perlu diperhatikan. Pemerintah mencoba menjaga dengan data-data makro yang sudah sangat baik, tetapi masalahnya confidence,” kata Aviliani di Jakarta.

Ia menjelaskan, indikator makro Indonesia masih menunjukkan ketahanan, namun persepsi pasar tetap perlu dijaga karena sangat memengaruhi arus modal keluar (capital outflow), nilai tukar rupiah, dan keputusan investasi pelaku usaha.

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah salah satunya dipengaruhi keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

“Kalau kita lihat kenapa terjadi pelemahan, satu adalah capital outflow cukup banyak,” ujarnya.

Dalam paparannya, Aviliani menyebut rupiah melemah 6,18 persen secara year to date terhadap dolar AS, lebih dalam dibandingkan sejumlah mata uang utama negara ASEAN lainnya. Pada penutupan perdagangan Selasa, rupiah juga tercatat melemah 52 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.796 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.744 per dolar AS.

Ia menilai Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, antara lain melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), intervensi pasar, serta operasi moneter dan stabilisasi pasar keuangan.

Namun, kebijakan moneter tersebut perlu didukung kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang konsisten agar mampu membangun persepsi positif bagi investor.

“Ketiga-tiganya ini harus bersama-sama untuk memberikan persepsi yang positif ke depannya,” ujarnya.

Aviliani menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang baik karena konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dan investasi masih berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi 5,96 persen, serta percepatan belanja pemerintah.

Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen.

Menurut Aviliani, target tersebut membutuhkan dukungan iklim usaha yang kondusif, karena investasi bersifat jangka panjang dan sangat dipengaruhi kepastian kebijakan.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi pemerintah dengan pelaku ekonomi, termasuk swasta, BUMN, dan UMKM, agar kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.