Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Turun Jadi 0,29 Persen pada 2025

Doc: Pemprov Jatim

Ket. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan sosial untuk masyarakat.

SURABAYA - Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 2025 turun menjadi 0,29 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional 0,85 persen berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti Intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin (25/5).

Berdasarkan data Kemenko PMK dan BPS per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim turun signifikan sebesar 4,26 persen dalam periode 2020–2025 dari 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.

Secara bertahap, angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur tercatat turun menjadi 2,23 persen pada 2021, kemudian 1,80 persen pada 2022, lalu 0,82 persen pada 2023, dan 0,59 persen pada 2024 sebelum mencapai 0,29 persen pada 2025.

Khofifah mengatakan capaian tersebut tetap terjaga meski terjadi penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator 2,15 dolar AS Purchasing Power Parity (PPP) pada periode 2024–2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut dia, pembangunan di Jatim diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu menurunkan kemiskinan serta memperluas kesejahteraan masyarakat.

BPS pada 5 Februari 2026 mencatat persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025 dan lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.

Berdasarkan rilis BPS pada 5 Mei 2026, ekonomi Jatim pada Triwulan I-2026 tumbuh 5,96 persen secara year-on-year (yoy), tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.

Struktur ekonomi Jatim sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Provinsi itu juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, hingga relawan sosial.

Berbagai program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus diperkuat, mulai dari perlindungan sosial adaptif, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera.

“No one left behind. Tidak boleh ada masyarakat Jatim yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Khofifah.