Lantik 884 Pejabat DKI, Pramono Anung Tegaskan Aturan Sistem Meritokrasi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik dan mengambil sumpah jabatan 884 pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (20/5). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis sistem merit yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Jakarta itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 serta menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Momentum tersebut, menurut Pramono, menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus menghadirkan birokrasi yang profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa tantangan perkotaan saat ini semakin kompleks di tengah dinamika global yang terus berubah. Karena itu, jajaran Pemprov DKI Jakarta dituntut mampu bergerak cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Saya berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan transparan. Lahirkan inovasi, bangun budaya dan etos kerja yang sehat serta kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jakarta," ujar Pramono.

Ia mengatakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur penting keberhasilan birokrasi di Jakarta sebagai kota global.

Pramono juga menjelaskan sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan hasil mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai pengelolaan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, potensi, dan kinerja yang terukur agar organisasi pemerintahan berjalan sehat dan profesional.

"Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas karena saya meyakini organisasi akan sehat jika seluruh jabatan terisi sesuai kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas masing-masing pejabat," katanya.

Menurut Pramono, pengisian jabatan yang tepat menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan struktur organisasi yang lengkap dan terisi pejabat definitif, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terukur.

Selain itu, Pramono menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia memastikan pengisian jabatan dilakukan secara profesional tanpa intervensi yang dapat mengganggu kualitas birokrasi.

"Dalam era kepemimpinan saya, merit system benar-benar dijalankan. Karena itu, pengisian jabatan di Pemerintah DKI Jakarta relatif berjalan tenang, nyaman, dan baik," tuturnya.

Pramono berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan inovasi dan budaya kerja yang sehat di masing-masing unit kerja. Ia juga meminta seluruh ASN terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, responsif, dan berpihak pada kebutuhan warga Jakarta.