Jakarta Dipantau 24 Ribu CCTV, Pemprov DKI dan Polda Metro Saling Terintegrasi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya memperkuat sistem pengawasan ibu kota melalui integrasi kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan optimalisasi pemanfaatan CCTV oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan integrasi CCTV menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global yang mengedepankan tata kelola berbasis teknologi. Menurut dia, pengelolaan kota modern tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan manual di tengah kompleksitas persoalan perkotaan yang terus berkembang.

"Jakarta saat ini sedang bertransformasi. Kita ingin Jakarta menjadi salah satu kota global utama dunia. Salah satu syarat kota global yang maju adalah memiliki sistem pengelolaan kota yang cerdas dan berbasis data. Kita tidak bisa lagi mengelola kota sebesar Jakarta hanya dengan cara manual atau konvensional," ujar Pramono.

Ia menjelaskan selama ini sistem CCTV di Jakarta masih berjalan secara terpisah karena masing-masing instansi maupun pihak swasta mengelola perangkatnya sendiri. Melalui kerja sama tersebut, Pemprov DKI berupaya menyatukan seluruh sistem pengawasan ke dalam satu jaringan terpadu dengan skema berbagi penggunaan.

"Selama ini kamera pengawas terpasang secara parsial dan dikelola masing-masing pihak. Pemprov punya sendiri, kepolisian punya sendiri, swasta punya sendiri. Dengan kesepakatan ini, kita meruntuhkan ego sektoral dan menyatukan semuanya dalam satu sistem terintegrasi dengan konsep berbagi pakai," katanya.

Pramono menuturkan integrasi CCTV nantinya akan dimanfaatkan untuk memantau mobilitas masyarakat, mengurai kemacetan lalu lintas, mengawasi titik rawan banjir, hingga memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Sistem tersebut juga dinilai dapat mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian saat terjadi kondisi darurat.

"Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antara Pemprov dan kepolisian di lapangan akan jauh lebih cepat, lebih responsif, dan lebih tepat sasaran. Ketika ada kejadian darurat, kita bisa langsung mengetahui dan mengambil tindakan secara bersama-sama," ucapnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyambut positif kolaborasi tersebut karena dinilai mampu membantu penanganan berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Jakarta. Menurut dia, sistem pemantauan terpadu juga akan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis kondisi faktual di lapangan.

"Kami dari jajaran Polda Metro Jaya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama kepada Bapak Gubernur, atas kerja sama yang terus dibangun selama ini. Dengan beragam tantangan yang kita hadapi bersama, kita membutuhkan sistem yang mampu membantu mempercepat pengambilan keputusan yang faktual, salah satunya melalui hasil pantauan CCTV," tutur Asep.

Ia menambahkan rekaman CCTV terintegrasi nantinya dapat membantu aparat dalam menangani gangguan keamanan, tindak pidana, hingga kemacetan lalu lintas. Namun demikian, penggunaan sistem tersebut tetap harus dibarengi dengan standar operasional prosedur yang jelas serta perlindungan terhadap privasi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan hasil verifikasi awal mencatat terdapat 7.314 titik CCTV di area publik yang berpotensi diintegrasikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.362 unit sudah dapat dimanfaatkan oleh Polda Metro Jaya dan Polri pada tahap awal.

Budi menambahkan Pemprov DKI menargetkan proses integrasi CCTV rampung pada akhir 2026. Pada 2027, jumlah kamera pengawas diproyeksikan bertambah sebanyak 16.781 unit sehingga total CCTV yang terhubung dalam sistem terintegrasi mencapai 24.095 titik di seluruh Jakarta.