Saudi dan Kuwait Buka Akses Pangkalan bagi AS untuk Operasi di Selat Hormuz

WASHINGTON - Pemerintah Arab Saudi dan Kuwait mencabut pembatasan penggunaan pangkalan dan wilayah udara mereka oleh militer AS yang diberlakukan setelah peluncuran operasi Amerika yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Menurut laporan Wall Street Journal pada Kamis (7/5), langkah ini menjadi jalan mulus bagi Presiden Donald Trump untuk mengamankan jalur pelayaran komersial melalui jalur air yang sangat penting secara strategis di tengah meningkatnya ketegangan yang melibatkan Iran.

Mengutip pejabat AS dan Saudi, surat kabar tersebut melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang bersiap untuk memulai kembali operasi pengawalan angkatan laut untuk kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz dengan dukungan angkatan laut dan udara AS.

Misi tersebut dilaporkan telah dihentikan sementara awal pekan ini setelah beroperasi selama 36 jam.

Laporan itu menambahkan bahwa para perencana Pentagon saat ini sedang menilai jadwal untuk melanjutkan operasi tersebut, dengan beberapa pejabat AS mengindikasikan bahwa aktivitas dapat dimulai kembali paling cepat pekan ini, mengutip pejabat AS.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

AS kemudian mengumumkan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, dilanjutkan dengan pembicaraan di Islamabad, tetapi gagal menghasilkan kesepakatan. Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Trump tanpa batas waktu yang ditetapkan.

Seiring dengan gagalnya kedua pihak mencapai kesepakatan, AS mulai memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di selat tersebut sejak 13 April.

Trump mengumumkan pada hari Selasa bahwa militer AS untuk sementara akan menghentikan "Proyek Kebebasan" untuk memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz, dan mengatakan blokade Amerika akan tetap "berlaku penuh."