Kuningan Punya Jurus Baru Perkuat Ekonomi Pedesaan dan Petani

KUNINGAN – Pengembangan kelapa sebagai komoditas unggulan daerah dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi lokal karena didukung tingginya permintaan pasar domestik maupun ekspor.

Tidak hanya sebagai bahan baku pangan, kelapa juga memiliki nilai tambah tinggi melalui produk turunan seperti minyak kelapa, santan, arang tempurung, hingga produk kosmetik dan energi terbarukan.

Dengan penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas petani, serta dukungan investasi dan teknologi, komoditas kelapa dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengembangkan kelapa sebagai komoditas unggulan daerah tersebut untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah di Kuningan, Kamis (7/5), mengatakan komoditas kelapa memiliki potensi besar karena tersebar di sejumlah wilayah dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pedesaan.

Ia menjelaskan pengembangan komoditas kelapa ke depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, namun diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan kemitraan usaha agar petani memperoleh nilai tambah lebih besar.

“Kami ingin kelapa di Kuningan tidak lagi diposisikan sebagai komoditas pelengkap, tetapi menjadi komoditas strategis yang mampu memberikan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi pedesaan,” ujarnya.

Ia menyebutkan produksi kelapa di Kabupaten Kuningan pada 2025 mencapai sekitar 3.588,41 ton, dengan luas lahan kurang lebih 4.007 hektare.

Namun demikian, kata Wahyu, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari pola budidaya tradisional, skala usaha petani yang kecil, hingga keterbatasan akses pasar.

Selain itu, ia menyebutkan pemasaran kelapa di daerah masih bergantung pada pasar lokal dan peran tengkulak sehingga posisi tawar petani belum optimal.

“Industri pengolahan kelapa di daerah juga belum berkembang optimal sehingga nilai tambah yang diterima petani masih rendah,” katanya.

Ia menuturkan pemerintah daerah menjalankan program peremajaan tanaman dan intensifikasi budidaya di sejumlah wilayah, untuk memperkuat pengembangan komoditas tersebut.

Pada 2025, lanjut Wahyu, pemerintah daerah telah menyalurkan 38.500 bibit kelapa genjah serta 115.500 kilogram pupuk organik guna mendukung pengembangan sekitar 350 hektare lahan.

Selain itu, Diskatan mengusulkan pengembangan kelapa seluas 550 hektare dan telah memperoleh persetujuan pengembangan untuk 200 hektare dari pemerintah pusat pada 2026.

Wahyu menyampaikan pula penguatan kemitraan usaha dan tata niaga diperlukan agar komoditas kelapa, memiliki daya saing lebih tinggi serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menambahkan pendalaman terkait struktur pasar dan pola kemitraan komoditas kelapa tersebut dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia pada Senin (4/5).