Peran Desa Digenjot, Wamentan Minta Kades Jadi Penggerak Inklusivitas

PURWOKERTO – Desa memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi inklusif karena menjadi titik awal distribusi peluang ekonomi yang lebih merata.

Dengan memanfaatkan potensi lokal—seperti pertanian, kerajinan, dan pariwisata berbasis komunitas—desa dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja setempat, termasuk kelompok rentan.

Kehadiran BUMDes, koperasi, serta UMKM menjadi instrumen penting untuk memperkuat akses masyarakat terhadap modal, pasar, dan teknologi.

Namun, inklusivitas tidak terjadi otomatis. Tantangan utama terletak pada kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, dan konektivitas dengan pasar yang lebih luas. Tanpa penguatan tata kelola dan akses pembiayaan, potensi desa kerap terfragmentasi dan sulit berkembang.

Karena itu, intervensi kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, serta kemitraan dengan sektor swasta agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi aktor utama dalam menciptakan pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) untuk memperkuat peran desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Dalam Pengukuhan dan Konsolidasi PKMPI Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (26/4), ia menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” katanya.

Menurut dia, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran lima persen per tahun belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat desa.

Ia mengibaratkan perekonomian nasional seperti sebuah “warung” yang terus berkembang, namun keuntungan dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung makin sejahtera? Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan para pemimpin di tingkat desa untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Wamentan juga menyoroti masih adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam kondisi tertentu, yang menunjukkan perlunya perbaikan distribusi hasil pembangunan.

“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.