Hadapi Dunia Tak Pasti, Bappenas Dorong Perencanaan Pembangunan Lebih Sistematis

JAKARTA – Pentingnya perencanaan pembangunan yang sistematis semakin mengemuka di tengah dinamika global yang kian tidak pasti, mulai dari gejolak geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim.

Tanpa kerangka perencanaan yang terstruktur, respons kebijakan cenderung reaktif dan berisiko tidak tepat sasaran. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah memetakan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengantisipasi berbagai skenario risiko yang mungkin terjadi.

Lebih jauh, pendekatan sistematis juga memperkuat konsistensi antar kebijakan lintas sektor, sehingga pembangunan tidak berjalan parsial atau tumpang tindih.

Dalam konteks global yang saling terhubung, ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan merespons perubahan secara terukur dan berbasis data.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tidak lagi sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/4), menurut dia, kondisi global saat ini menunjukkan tensi perdagangan yang meningkat, kompetisi antarnegara semakin tajam, bahkan cenderung menuju konflik. Dalam dinamika ini, teknologi kecerdasan seperti kecerdasan artifisial menjadi alat penentu persaingan antar negara.

“Di tengah dunia yang saat ini berubah begitu cepat, kita masih diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak, duduk bersama, dan memikirkan arah ke depan. Dalam ketidakpastian seperti sekarang ini, forum seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) menjadi semakin penting, karena rantai pasok global yang dulu kita anggap stabil, hari ini menjadi rapuh,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Barat.

Selain tantangan global, Wamen PPN juga menyoroti tantangan domestik, termasuk produktivitas yang perlu ditingkatkan, struktur ekonomi yang perlu diperkuat, serta adopsi teknologi yang belum merata.

“Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya ruang untuk berjalan biasa-biasa saja. Kita membutuhkan lompatan. Namun, lompatan hanya bisa terjadi jika kita memiliki arah yang jelas dan langkah yang selaras,” kata Febrian.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan tumbuh pada kisaran 6,3 ke 7,5 persen, sebagai bagian dari langkah menuju target 8 persen. Jawa Barat dinilai berperan strategis sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dengan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap nasional.

Wakil Kepala Bappenas menegaskan urgensi kesiapan dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, yang membedakan bukan siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling siap. Kesiapan itu lahir dari perencanaan yang kuat, data yang terpercaya, dan kerja sama yang solid,” ujar dia.