Jakarta Siaga Penuh KLB Keracunan Pangan Dunia Pendidikan

Doc: ist

Ket. antisipasi keracunan massal

JAKARTA – Tak mau sampai ada kejadian fatal karena keracunan makanan di dunia pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan jajarannya, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka bersiaga penuh terhadap kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di Jakarta.

"Kesiapsiagaan tim pada saat kejadian merupakan faktor yang penting dalam sistem kewaspadaan dan respon terhadap KLB keracunan pangan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Sri mengatakan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan memiliki tim yang siap bergerak cepat, mampu melakukan pelaporan secara tepat waktu, lalu melaksanakan penanganan kasus sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Hal ini dilakukan mengingat belum lama ini, terjadi keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedikitnya 72 orang diduga keracunan usai mengonsumsi hidangan dari program MBG.

Menurut Sri, kejadian ini menunjukkan kesiapsiagaan, pengetahuan, kompetensi dan informasi tentang keamanan pangan, deteksi dini, investigasi epidemiologi, serta penanganan kasus secara cepat dan terkoordinasi diperlukan di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"MBG bukan sekadar memberi makan pada anak-anak, tetapi juga kita sedang menyiapkan dan menjaga masa depan bangsa ini. Satu kelalaian saja dalam proses penyiapan makan akan berujung di ruang perawatan atau bahkan menyebabkan kematian," kata dia.

Dia mengingatkan, rantai penyiapan pangan mulai dari pemilihan bahan segar sampai pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan sampai ke anak-anak merupakan hal penting dan harus menjadi perhatian bersama.

Ruang Isolasi

Sementara itu,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan semua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Ibu Kota sudah dilengkapi dengan ruang isolasi untuk menangani beberapa penyakit menular, termasuk campak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni mengatakan, penyediaan ruang isolasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) campak di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Untuk fasilitas kesehatan kewaspadaan terhadap campak termasuk kesiapan prosedur PPI sudah memiliki bahkan termasuk di RSUD sudah ada ruang isolasi untuk beberapa penyakit menular termasuk campak," kata Sri Puji Wahyuni saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang dilakukan termasuk skrining gejala campak seperti demam, ruam merah, batuk, pilek, dan mata merah.

Apabila terdeteksi, maka petugas kesehatan akan melakukan tata laksana suspek campak termasuk manajemen kontak dan tracing. "Sampai hari ini kasus konfirmasi campak ada 43 kasus," kata Puji.

Pada awal tahun ini, tercatat 1.236 kasus terduga campak di seluruh wilayah DKI Jakarta, dengan kasus tertinggi di Jakarta Barat (398 kasus), Jakarta Pusat (276 kasus), dan Jakarta Selatan (226 kasus). 
Sementara di Jakarta Utara tercatat 179 kasus, Jakarta Timur 155 kasus, dan Kepulauan Seribu dua kasus.

Bulan lalu, Pemprov DKI Jakarta mengadakan kegiatan imunisasi kejar serentak (IKS) campak serentak pada bulan Maret 2026 untuk menjangkau kelompok anak berusia 9-59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi.

IKS 2026 campak diadakan karena kasus campak masih ditemukan dan status imunisasi anak di Jakarta menunjukkan masih ada anak yang belum diimunisasi secara lengkap.