Diduga Timbun Ribuan Tabung, Pemkab Lumajang Tutup Pangkalan Elpiji

LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menutup operasional pangkalan elpiji 3 kilogram di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, yang diduga melakukan penimbunan hingga sekitar 1.000 tabung.

Dikutip dari Antara, Bupati Lumajang Indah Amperawati di Lumajang, Sabtu, mengatakan penutupan dilakukan setelah ditemukan indikasi kuat adanya praktik penimbunan yang berdampak pada kelangkaan elpiji bersubsidi di masyarakat.

"Kelangkaan elpiji di Lumajang tidak bisa dilepaskan dari dugaan praktik penimbunan, sehingga kami langsung melakukan pengecekan di lapangan," katanya.

Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran.

Menurut dia, kebijakan penutupan diambil sebagai tindak lanjut rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, agen, dan pangkalan elpiji, menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram.

Pemerintah daerah kemudian melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan untuk memastikan kondisi di lapangan.

Hasil inspeksi menunjukkan jumlah tabung elpiji yang disimpan pangkalan jauh melebihi batas ketentuan.

"Setiap pangkalan hanya diperbolehkan menyimpan sekitar 200 tabung, namun di lokasi ditemukan hampir 1.000 tabung. Ini merupakan pelanggaran serius," ujarnya.

Ia menambahkan dampak penyimpangan tersebut dirasakan masyarakat melalui kelangkaan dan kenaikan harga elpiji di tingkat pengecer.

Harga elpiji 3 kilogram dilaporkan mencapai 24 ribu hingga 25 ribu rupiah per tabung, bahkan di wilayah tertentu menembus Rp35 ribu, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp18 ribu per tabung.

Bupati mengingatkan seluruh pihak dalam rantai distribusi, mulai dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), agen, hingga pangkalan, agar menjalankan peran secara bertanggung jawab.

"Jangan main-main dalam pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Pemkab Lumajang, lanjut dia, akan terus memperkuat pengawasan distribusi elpiji serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan.

Dengan langkah tersebut diharapkan distribusi elpiji bersubsidi kembali normal, harga lebih terkendali, dan masyarakat tidak dirugikan.