Perang di Timur Tengah Akan Percepat Pengembangan EBT

Paris – Krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah diperkirakan akan mempercepat pengembangan energi terbarukan (EBT), energi nuklir, serta kendaraan listrik di berbagai negara.

Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA), Fatih Birol, menyatakan bahwa krisis saat ini jauh lebih serius dibandingkan krisis energi sebelumnya.

Dalam wawancara dengan surat kabar Le Figaro yang terbit Selasa (7/4), Birol mengatakan krisis energi saat ini “lebih serius daripada krisis tahun 1973, 1979, dan 2022 jika digabungkan”.

Meski terjadi lonjakan harga bahan bakar akibat blokade de facto Iran di Selat Hormuz, ia menilai tetap ada peluang positif terhadap perubahan sistem energi global.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa transformasi tersebut tidak akan terjadi secara instan.

“Ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Ini bukan solusi untuk krisis saat ini, tetapi geopolitik energi akan mengalami transformasi mendalam,” kata Birol.

Menurutnya, beberapa teknologi akan berkembang lebih cepat dibandingkan lainnya, terutama energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

“Hal itu berlaku untuk energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang dapat dipasang dengan sangat cepat. Kita akan segera beralih ke energi terbarukan, mungkin dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.

Di sisi lain, Birol mengingatkan negara-negara untuk tetap berhati-hati dalam mengelola konsumsi energi dalam jangka pendek. Ia bahkan memperingatkan potensi terjadinya “April hitam” jika kondisi tidak membaik.

“Jika selat tersebut memang tetap tertutup sepanjang April, kita akan kehilangan minyak mentah dan produk olahan dua kali lebih banyak daripada yang terjadi pada bulan Maret,” katanya.

Paling Rentan

Birol menambahkan bahwa Selat Hormuz juga merupakan jalur penting bagi distribusi komoditas lain, termasuk pupuk, sehingga dampaknya bisa meluas ke sektor pangan.

Ia menilai negara-negara maju seperti di Eropa, Jepang, dan Australia akan terdampak, namun negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan menghadapi krisis ini.

Menurutnya, negara berkembang berpotensi mengalami tekanan berat akibat kenaikan harga minyak dan gas, lonjakan harga pangan, serta percepatan inflasi secara umum.