Gubernur Pramono: Sejarah Halalbihalal Tak Lepas dari Muhammadiyah, Kini Jadi Perekat Warga Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri kegiatan halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya menjaga persatuan melalui tradisi yang telah mengakar di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia menilai Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan sosial dan kebangsaan. Organisasi ini juga disebut berperan dalam memperkenalkan tradisi halalbihalal yang kini menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

"Muhammadiyah memandang halalbihalal sebagai tradisi khas Indonesia yang sangat positif dan perlu dilestarikan, karena mengandung dua hal penting, yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Maka, saya mendukung kebiasaan baik tersebut," ujarnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4).

Ia menjelaskan, istilah halalbihalal memiliki sejarah panjang dalam tradisi Muhammadiyah. Pada awalnya, istilah tersebut muncul dalam publikasi Majalah Suara Muhammadiyah pada 1924 dengan sebutan "Chalal bil Chalal".

Seiring waktu, istilah tersebut berkembang menjadi "Alal Bahalal" yang digunakan sebagai sarana mempererat hubungan sosial. Kini, konsep tersebut dikenal luas sebagai halalbihalal yang menjadi tradisi tahunan masyarakat.

"Jika Muhammadiyah tidak memulai tradisi halalbihalal, atau bahkan menganggapnya sebagai bid’ah, tentu kondisi masyarakat kita hari ini akan sangat berbeda. Justru Muhammadiyah menegaskan bahwa halalbihalal merupakan sunnah hasanah, tradisi yang baik," jelasnya.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam halalbihalal sangat relevan untuk kehidupan masyarakat perkotaan. Tradisi ini dinilai mampu menjadi ruang untuk menyatukan perbedaan di tengah keberagaman Jakarta.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Jakarta menjadi rumah bagi semua golongan, semua agama, dan semua kelompok, yang diperlakukan secara terbuka dan adil," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi dukungan Muhammadiyah terhadap berbagai program pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang mendapat dukungan adalah pemutihan ijazah bagi ribuan warga Jakarta. Program tersebut dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat.

"Saya mendapat dukungan dalam berbagai program, termasuk pemutihan ijazah bagi lebih dari 6.000 warga Jakarta. Program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dan jaringan yang dimiliki," ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kota yang lebih baik. Kepercayaan publik dinilai sebagai fondasi utama dalam mendorong partisipasi berbagai pihak.

"Banyak pembangunan di Jakarta saat ini melibatkan partisipasi masyarakat, bahkan tanpa menggunakan APBD. Ini merupakan hasil dari membangun kepercayaan bersama," pungkasnya.

Ke depan, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Muhammadiyah diharapkan semakin kuat. Kemitraan tersebut diyakini mampu mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing.