OJK dan SRO Tuntaskan 4 Langkah Biar Informasi Pasar Modal Nggak Lagi Setengah-setengah

JAKARTA – Reformasi di pasar modal itu kadang terdengar berat, penuh istilah teknis, dan terasa jauh dari investor ritel. Padahal, kalau ditarik ke hal yang lebih sederhana, inti dari penguatan transparansi itu sebenarnya cuma satu: bikin semua orang main di lapangan yang sama, dengan informasi yang jelas dan terbuka.

Bayangin kamu lagi belanja online. Pasti lebih nyaman kalau ada deskripsi produk yang lengkap, ulasan pembeli, sampai rating yang bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, di pasar modal juga begitu. Investor butuh informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses sebelum memutuskan beli atau jual saham.

Lewat reformasi ini, regulator berupaya mendorong perusahaan lebih terbuka soal kinerja, risiko, sampai rencana bisnisnya. Nggak cuma itu, alur penyampaian informasi juga diperbaiki supaya nggak ada lagi yang “ketinggalan info” atau malah dapat bocoran lebih dulu. Transparansi yang kuat diharapkan bisa menekan praktik-praktik yang merugikan, seperti insider trading atau manipulasi pasar.

Buat investor, dampaknya terasa langsung. Keputusan jadi lebih berbasis data, bukan sekadar ikut-ikutan tren atau rumor. Sementara buat pasar secara keseluruhan, transparansi bisa meningkatkan kepercayaan—dan ini penting banget supaya pasar modal tetap sehat dan menarik, baik untuk investor lokal maupun asing.

Singkatnya, reformasi transparansi ini bukan sekadar aturan baru, tapi langkah untuk bikin pasar modal jadi lebih “fair play”. Semua orang punya akses informasi yang sama, dan keputusan investasi pun jadi lebih rasional, bukan sekadar spekulasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) yang mencakup PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah menyelesaikan empat proposal reformasi penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan empat proposal tersebut tentunya juga akan disampaikan kepada penyedia indeks global, yang mencakup Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE).

"OJK tentu bersama SRO (BEI dan KSEI) sudah mengawal dan menghadirkan inisiatif atau solusi atas fokus empat inisiatif dimaksud. Puji syukur, alhamdulillah, dapat kami informasikan bahwa per Maret (2026) kemarin yang sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan," ujar Hasan dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/4).

Hasan menjelaskan secara rinci keempat proposal tersebut, pertama, otoritas telah menyelesaikan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen secara bulanan untuk setiap emiten, yang diselesaikan pada 3 Maret 2026.

Kedua, otoritas telah meningkatkan granularity klasifikasi investor dari sebelumnya 9 kategori menjadi total 39 kategori, yang telah ditetapkan pada 31 Maret 2026.

Ketiga, otoritas telah mengimplementasikan high shareholding concentration pada 2 April 2026, sehingga investor dapat mengetahui saham dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau likuiditas yang terbatas.

Terakhir, keempat, otoritas telah meningkatkan batas minimum free float saham emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen pada 31 Maret 2026.

Dalam kesempatan ini, OJK dan SRO juga berharap empat proposal agenda reformasi pasar modal Indonesia tersebut akan mendapatkan tanggapan positif dari lembaga penyedia indeks global.

"Tentu harapan kita, karena ini juga prosesnya betul-betul kita lakukan bersama dengan mereka. Dari waktu ke waktu kita terus melakukan komunikasi, baik dalam bentuk pertemuan teknis maupun kita dengarkan, kira-kira ekspektasi apa lagi yang dilakukan," ujar Hasan.