Mitigasi Jadi Kunci, Pakar Ulas Risiko Pasokan Industri Akibat Geopolitik

JAKARTA – Ketika tensi geopolitik global memanas, dampaknya nggak cuma terasa di level negara, tapi juga langsung menjalar ke sektor industri. Gangguan pasokan bahan baku mulai muncul, jalur distribusi tersendat, dan biaya logistik ikut melonjak. Komoditas penting—mulai dari energi hingga bahan baku manufaktur—jadi lebih sulit didapat atau harganya melonjak tajam.

Di sisi energi, ketidakpastian pasokan membuat harga minyak dan gas mudah berfluktuasi. Industri yang sangat bergantung pada energi pun ikut terdampak, karena biaya operasional jadi makin tinggi. Sementara itu, rantai pasok global yang sebelumnya sudah pulih pascapandemi kembali diuji oleh situasi yang tidak menentu.

Akibatnya, pelaku industri harus bergerak cepat mencari alternatif—baik dari sisi pemasok, jalur distribusi, maupun efisiensi produksi. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi jadi kunci agar roda produksi tetap berjalan, meskipun tekanan dari luar terus meningkat.

Ekonom yang juga Direktur Kebijakan dan Program lembaga kajian Prasasti, Piter Abdullah mengatakan perlu ada langkah memitigasi secara cepat gangguan pasokan dan distribusi bahan baku industri serta energi, akibat eskalasi geopolitik global.

Piter dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4), mengatakan gangguan terhadap pasokan energi maupun bahan baku industri berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan produktivitas sektor manufaktur.

Oleh karena itu, kata dia, kebijakan untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri, termasuk gas industri, serta langkah-langkah untuk menekan struktur biaya produksi seperti evaluasi bea masuk bahan baku dan bahan penolong menjadi penting untuk dirumuskan kementerian dan lembaga terkait.

“Hal itu guna menjaga efisiensi dan daya saing industri nasional di tengah tekanan global,” kata dia.

Di pasar keuangan, kata Piter, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, serta tekanan fiskal harus diantisipasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, koordinasi kebijakan antara otoritas ekonomi menjadi semakin penting. Kebijakan dari Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan ditunggu dunia usaha dan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan.

Lebih lanjut, kata Piter, kebijakan pemerintah yang menahan penyesuaian harga BBM merupakan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun keberlanjutan kebijakan tersebut bergantung pada perkembangan harga minyak dunia.

“Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Ahli atau Board of Experts Prasasti dan pakar energi Indonesia Arcandra Tahar menjelaskan dalam struktur industri energi global, Indonesia tidak memiliki ruang luas untuk menentukan harga minyak secara independen.

“Harga minyak pada dasarnya mengikuti harga pasar. Indonesia membeli di pasar. Produksi domestik baik melalui K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) maupun Pertamina pun dijual dengan mengacu pada harga pasar,” ujarnya.

Saat ini, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara, kata Arcandra, harga minyak di pasar saat ini berada pada kisaran 90–100 dolar AS per barel. Hal ini menunjukkan peningkatan risiko geopolitik dan ketatnya pasokan energi global.