Ajang Internasional Jangan Cuma Seremonial, Potensi Ekonomi Harus Digali

JAKARTA – Pengamat pariwisata Azril Azahari menilai koordinasi serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk mengoptimalkan potensi penyelenggaraan ajang (event) internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Azril mengatakan penyelenggaraan acara pariwisata tidak hanya mencakup kegiatan bisnis atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), tetapi juga acara khusus (special event), seperti festival musik, karnaval, festival kuliner, hingga peragaan busana. Keduanya memiliki peluang untuk berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan memperkuat daya tarik destinasi Indonesia.

“Special event sangat berpotensi tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata Indonesia, baik lingkup nasional maupun internasional. Selama ini kurang mendapat perhatian karena terlalu fokus pada MICE,” ujar Azril di Jakarta, Senin (12/10).

Menurut dia, potensi ekonomi dari berbagai acara tersebut perlu dioptimalkan melalui pengelolaan yang terintegrasi, terutama karena penyelenggaraannya melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Azril menilai pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpotensi menimbulkan tantangan koordinasi dalam pembinaan dan pengelolaan subsektor yang saling berkaitan.

Ia mencontohkan sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B) serta hiburan (entertainment) yang secara konseptual merupakan bagian dari subsektor perhotelan dan jasa keramahtamahan (hospitality) dalam pariwisata. Namun, keterkaitan tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan program agar pengembangan setiap subsektor dapat berjalan terarah.

Padahal, penyelenggaraan acara berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi berbagai kegiatan ekonomi, tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tetapi juga berpotensi menyebar ke sektor pendukung pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta produk kreatif lokal.

Oleh karena itu, Azril mendorong koordinasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta kementerian yang menangani UMKM melalui koordinasi di tingkat kementerian koordinator.

Selain koordinasi di tingkat pusat, integrasi program dengan pemerintah daerah juga diperlukan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPDA).

Azril menambahkan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan acara perlu dilakukan secara terpadu untuk mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan. Menurut dia, pengukuran tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran efek pengganda, kontribusi subsektor acara terhadap produk domestik bruto (PDB), serta potensi subsektor yang memiliki daya saing untuk dikembangkan lebih lanjut.

"Dengan dasar ini barulah diketahui potensi subsektor event yang berdaya saing dan kontribusinya terhadap PDB," katanya

Ia mengatakan koordinasi lintas sektor dan evaluasi yang terintegrasi dapat menjadikan penyelenggaraan acara internasional sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing pariwisata sekaligus mengoptimalkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional.