Malaysia Berlakukan WFH Pegawai Pemerintahan Mulai 15 April 2026

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Pemerintah Malaysia akan memberlakukan praktik bekerja dari rumah (work from home/WFH) kepada pegawai pemerintahan mulai 15 April 2026.

"Hari ini rapat kabinet menyetujui pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah bagi kementerian, lembaga, serta badan hukum dan perusahaan milik pemerintah mulai 15 April," kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam pernyataan video, yang dipantau di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (1/4)  malam.

Anwar Ibrahim menyampaikan teknis pemberlakuan WFH bagi pegawai pemerintahan ini akan diumumkan lebih lanjut di masa mendatang.

Dia menyatakan tujuan pemberlakuan WFH ini adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi.

Langkah pemberlakuan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) juga ditempuh pemerintah Indonesia.

Pemerintah RI sebelumnya lebih dulu mengumumkan bahwa penerapan kebijakan WFH bagi ASN, diberlakukan setiap hari Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Pemerintah RI juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. 

Pusat Komando

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Malaysia membentuk pusat komando komunikasi (communications command centre) yang akan bertugas mengkomunikasikan kebijakan Malaysia di bidang ekonomi, dalam menyikapi dampak krisis Timur Tengah.

Pusat komando itu secara umum akan menyampaikan kepada publik langkah-langkah yang akan diambil atau diputuskan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) Malaysia — sebuah badan penasihat pemerintah Malaysia untuk isu krisis ekonomi.

"Para menteri setuju dibentuk communications command center untuk MTEN," kata Menteri Komunikasi Malaysia yang juga juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil usai mengikuti sidang kabinet di Malaysia, Rabu.

Dia menyatakan, rencananya pusat komando komunikasi akan menggelar konferensi pers setiap hari secara berkala untuk menjelaskan segala kebijakan pemerintah melalui MTEN, dalam menyikapi dampak krisis Timur Tengah.

Pusat komando komunikasi itu akan dipimpin Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, dan akan bertugas menyelaraskan aspek komunikasi pemerintah terkait respons dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dan badan terkait, tentang krisis energi dan situasi perang di Asia Barat.

Dalam rapat MTEN sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa MTEN telah menelaah secara mendalam perkembangan krisis energi global yang semakin meruncing serta implikasinya terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.