Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemkab Bandung Pastikan Tidak Ada PHK PPPK Imbas Pembatasan Belanja Pegawai

11 Rabu, 01 Apr 2026, 19:57 WIB | Oleh:
Pemkab Bandung Pastikan Tidak Ada PHK PPPK Imbas Pembatasan Belanja Pegawai Pemkab Bandung Pastikan Tidak Ada PHK PPPK Imbas Pembatasan Belanja Pegawai Doc: antara foto
Ket. Bupati Bandung Dadang Supriatna

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat (Jabar), memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski adanya kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, menegaskan bahwa isu PHK PPPK yang beredar tidak benar dan pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan seluruh tenaga PPPK yang ada saat ini.

“Tidak ada (PHK). Saya akan pertahankan dan saya akan terus perjuangkan (status pegawai),” katanya.

Kebijakan pembatasan belanja pegawai tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur proporsi belanja daerah, termasuk belanja pegawai.

Meski demikian, Dadang memastikan aturan tersebut tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga PPPK di lingkungan Pemkab Bandung.

Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini justru tengah mengupayakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Menurut dia, kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan terkait pengangkatan PPPK ke status penuh waktu.

“Kalau kemampuan keuangan daerah mampu, tentu bisa dilakukan pengangkatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Namun, proses pengangkatan itu akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemkab Bandung menilai keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga keberlanjutan perlu dijaga.

"Dengan kebijakan ini, diharapkan stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan tetap terjamin tanpa mengganggu kinerja layanan publik kepada masyarakat," tutupnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
DJKA Beri Diskon Tiket Kere...

BNPB: Banjir Dominasi Bencana di Indonesia

45 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Nasional
BNPB: Banjir Dominasi Benca...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Ukraina Tangkap Tawanan Perang asal Indonesia

Ukraina Tangkap Tawanan Perang asal Indonesia

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.