Tanjungpinang Bentuk Satgas Air Bersih, Cek Nomor Darurat yang Bisa Dihubungi

TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota Tanjungpinang resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Distribusi Air Bersih menyusul kemarau panjang yang melanda ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut selama sebulan terakhir.

"Pembentukan satgas bertujuan agar penanganan kebutuhan air bersih dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah usai melaksanakan shalat istisqa di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Minggu.

Lis menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG Tanjungpinang, hujan diperkirakan baru akan mulai turun pada Mei 2026.

Menyikapi kondisi itu, menurutnya, Pemkot Tanjungpinang tengah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk rencana penetapan status siaga maupun tanggap darurat kekeringan.

Ia menyampaikan Pemkot Tanjungpinang telah menyiagakan tujuh armada dengan kemampuan sebanyak 27 ton atau 27 ribu liter air dalam satu trip pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah hingga rumah ibadah.

Ketujuh armada pengangkut air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat ini berasal dari BPBD Tanjungpinang, lalu Dinas Sosial Tanjungpinang, BPBD Provinsi Kepri dan BPBPK Kepri.

Jumlah armada pengangkut masih dapat bertambah, karena kendaraan pick up milik OPD di lingkungan Pemkot Tanjungpinang juga diminta membantu tim satgas distribusi air bersih Tanjungpinang.

"Kami turut mengimbau masyarakat bijak menggunakan air, karena diperkirakan kemarau masih berjalan hingga akhir April 2026," ucap Lis.

Wali Kota menambahkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih, dapat menghubungi nomor layanan satgas distribusi air bersih Tanjungpinang di nomor 0821 7325 5567.

Untuk memudahkan distribusi, masyarakat dapat menyiapkan tempat-tempat penampungan yang diperlukan. Sepanjang Maret 2026, total sudah ada 75 ton air bersih yang disalurkan untuk warga terdampak kekeringan.

Lis turut mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah cuaca panas disertai angin kencang.

Warga diminta tidak membuka lahan secara tidak bertanggung jawab, karena ada sanksi pidana bagi pelaku penyebab kebakaran.

"Dalam situasi seperti ini, BPBD dan tim satgas fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Karhutla yang sering terjadi, tentu akan mengganggu distribusi air bersih," kata Lis menegaskan.