Rekor Tercepat di Sumatera! Tapsel Serahkan 120 Unit Huntap Sebelum Fase Rehabilitasi Dimulai

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menyerahkan hunian tetap kepada warga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebanyak 120 unit hunian tetap tahap pertama diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Penyerahan ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan transisi dari masa tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ujarnya.

Hunian tetap tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana. Proses pembangunan dilakukan bahkan sebelum fase rehabilitasi resmi dimulai pada 1 April 2026.

Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan tersebut berkomitmen membangun total 2.603 unit hunian tetap di wilayah terdampak.

Ribuan unit rumah tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan hunian tetap dilakukan melalui dua skema utama. Skema pertama adalah in-situ, di mana masyarakat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang aman.

Pada skema ini, masyarakat mendapatkan bantuan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal.

Selain itu, masyarakat juga dapat memilih menyerahkan pembangunan rumah kepada BNPB. Pilihan ini memberikan fleksibilitas sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing penerima manfaat.

Sementara itu, skema kedua adalah komunal, yaitu pembangunan rumah dalam satu kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau melalui kerja sama lintas lembaga.

Keberhasilan percepatan pembangunan di Tapanuli Selatan juga didukung oleh kelengkapan data yang disusun pemerintah daerah. Pendataan rinci berbasis nama dan alamat dinilai mempercepat proses verifikasi serta penyaluran bantuan.

"Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan," ujarnya.

Selain hunian tetap, masyarakat terdampak juga telah menerima berbagai bantuan tambahan. Bantuan tersebut meliputi jaminan hidup, dana tunggu hunian, bantuan isian rumah, hingga dukungan sosial ekonomi.

Pemerintah berharap langkah cepat ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Semakin cepat data disampaikan, semakin cepat pula proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan penyaluran bantuan dilakukan.