DPRD DKI Usul 50 Persen Anggaran LPDP Dialihkan ke Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan pengalihan sebagian anggaran Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) DKI untuk memperluas Program Sekolah Gratis dan meningkatkan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB). Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Pendidikan, Senin (27/7).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, menjelaskan alokasi anggaran Program Beasiswa LPDP DKI yang semula diusulkan sebesar Rp99,9 miliar dinilai perlu dievaluasi. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Jakarta saat ini membuat kebutuhan terhadap layanan pendidikan dasar lebih mendesak untuk dipenuhi.

Subki menilai Program Beasiswa LPDP tetap penting untuk dilanjutkan, namun besaran anggarannya perlu disesuaikan. Dengan demikian, sebagian dana dapat dialokasikan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"LPDP silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi," ujar Subki di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menilai Program Beasiswa LPDP belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan. Karena itu, Komisi E mengusulkan agar 50 persen anggaran program tersebut dialihkan untuk mendukung Program Sekolah Swasta Gratis dan peningkatan layanan bagi anak berkebutuhan khusus melalui SLB.

"Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh," tutur Subki.

Meski mengusulkan pengurangan anggaran, Subki menegaskan Program Beasiswa LPDP tetap memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Ia berharap beasiswa luar negeri tetap diarahkan pada bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jakarta di masa mendatang.

"Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta," katanya.

Di sisi lain, Komisi E juga mendorong perluasan Program Sekolah Swasta Gratis. Pada 2026, program tersebut ditargetkan mencakup 103 sekolah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah Jakarta.

Menurut Subki, jumlah sekolah yang tergabung dalam program tersebut masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Dengan penambahan sekolah, pemerataan layanan pendidikan di ibu kota diharapkan semakin optimal.

"Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak," tegasnya.

Selain itu, Subki juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Jakarta. Ia menilai peningkatan anggaran untuk SLB menjadi langkah penting agar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin memadai.

"Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada," pungkas Subki.