LRT Jakarta Fase 1C Didanai Obligasi Daerah, DPRD DKI Sebut PMD Jakpro Aman
📅 Senin, 27 Jul 2026, 20:10 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Doc: ANTARA
JAKARTA - Rencana pendanaan proyek LRT Jakarta Fase 1C rute Manggarai-Dukuh Atas melalui skema obligasi daerah dipastikan tidak akan mengganggu usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (27/7).
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menjelaskan pembahasan mengenai skema pendanaan itu bermula dari pertanyaan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan. Pertanyaan tersebut menyoroti paparan Jakpro yang menyebut pembangunan LRT Jakarta Fase 1C direncanakan menggunakan skema pembiayaan melalui obligasi daerah.
Ismail menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena itu, mekanisme tersebut tidak akan memengaruhi proses usulan PMD yang diajukan kepada Jakpro sesuai ketentuan yang berlaku.
"Apa pun keputusan terkait obligasi tidak mengganggu usulan PMD," ujar Ismail dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin, menjelaskan proyek LRT Jakarta Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas memang direncanakan masuk dalam skema pembiayaan obligasi daerah. Meski demikian, dana yang nantinya diterima Jakpro tetap akan disalurkan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Kami juga sudah menyiapkan kajiannya," kata Iwan Takwin.
Dalam kesempatan yang sama, Iwan turut memaparkan perkembangan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Hingga saat ini, progres pembangunan jalur tersebut telah mencapai sekitar 96 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 sebelum dilanjutkan dengan pembangunan Fase 1C menuju Dukuh Atas.
Ismail berharap seluruh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyajikan perencanaan program beserta skema pembiayaan secara lebih komprehensif dalam setiap pembahasan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal terhadap setiap program pembangunan.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Agar setiap strategi program memiliki sumber pendanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Ismail.
Like, Share, Comment:
Presiden Prabowo Subianto dan Fadli Zon Bahas Percepatan Revitalisasi Museum dan Keraton.
13 Oct 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!