Jatim Pilih WFH Jatuh pada Hari Rabu

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan bahwa Pemprov Jatim akan mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Rabu, yang akan diberlakukan mulai awal April 2026.

"Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” tegas Khofifah dalam Apel dan Halal Bihalal ASN Pemprov Jatim di Surabaya, Rabu (25/3).

Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH bukanlah bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas ASN.

"WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut mensuport sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah," terangnya. 

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai paling ideal dalam menjaga ritme kerja sekaligus menghindari potensi peningkatan konsumsi BBM.

Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM serta energi lebih efisien.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan l8bur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan Long Weekend," sebutnya. 

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan tetap berjalan 100 persen, dengan pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kehadiran dan kinerja ASN.

“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, momentum Idul Fitri harus dijadikan sebagai titik awal baru dalam memperkuat soliditas dan solidaritas semangat pengabdian dalam bekerja kepada masyarakat. 

“Hari ini bukan sekadar hari pertama kita kembali bekerja, tetapi menjadi momentum reset semangat, memperkuat soliditas dan solidaritas serta komitmen kita sebagai ASN,” ungkapnya.

Menurut Khofifah, nilai-nilai yang dilatih selama bulan Ramadan, seperti disiplin, kejujuran, dan keikhlasan, harus tercermin dalam kinerja ASN pasca Lebaran.