Informasi Stok BBM Simpang Siur, Risiko Panic Buying Mengintai

Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional sebagai langkah jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait ketersediaan minyak di dalam negeri di tengah meningkatnya gejolak geopolitik global. Komunikasi yang tidak utuh atau disampaikan tanpa konteks yang jelas berpotensi memicu persepsi kelangkaan di masyarakat.

Kondisi tersebut dapat mendorong perilaku panic buying, terutama pada komoditas energi yang sangat sensitif terhadap isu pasokan. Karena itu, penyampaian informasi publik perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar serta tetap menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan konsumen.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pemerintah agar menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan BBM nasional. Dia menilai pernyataan mengenai stok BBM yang hanya sekitar 21–25 hari perlu dijelaskan secara utuh agar tidak disalahartikan sebagai tanda kelangkaan, karena angka tersebut merujuk pada cadangan operasional, bukan total pasokan yang akan habis dalam waktu tersebut.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi di Jakarta, Rabu (11/3).

Nevi menegaskan komunikasi publik yang tidak lengkap berpotensi memicu panic buying, terutama di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap situasi geopolitik. Dia menilai aksi pembelian berlebihan justru dapat menciptakan kelangkaan buatan dan mengganggu distribusi energi.

Karena itu, pemerintah diminta memperkuat komunikasi berbasis data, menjaga kelancaran distribusi, serta memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan BBM. Selain itu, Politisi Fraksi PKS tersebut juga mendorong penguatan cadangan energi nasional sebagai langkah jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan Indonesia masih harus mengandalkan impor BBM karena produksi minyak nasional sekitar 600 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih tersebut membuat impor dari berbagai negara, termasuk Timur Tengah, Asia Timur, dan Amerika, masih menjadi penopang pasokan energi nasional.

Tahan Harga

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM subsidi tidak akan naik setidaknya hingga Idul Fitri 1447 Hijriah, meski muncul kekhawatiran akibat dinamika geopolitik global. Dia memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman dengan kapasitas penyimpanan sekitar 21–25 hari, serta pasokan yang terus berjalan melalui produksi dan impor.

"Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup. Jadi, yang dimaksud dengan 21 hari sampai 25 hari itu adalah storage kita, tetapi itu kan dia pergi dan datang lagi, industri kita jalan terus, dan impor kita nggak ada masalah," tegas Bahlil.