Sapi Bali Malah Diternakkan di Daerah Lain

SUMBAWA BARAT – Sapi Bali dikenal sebagai jenis yang sangat bagus. Untuk itu, tak hanya Bali, tapi daerah lain juga ingin menernakkan. Salah satunya Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemkab Sumbawa Barat melaksanakan sosialisasi program Kartu Sumbawa Barat Maju sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan sapi Bali di sektor agribisnis peternakan.

"Program agribisnis peternakan sapi ini merupakan program strategis yang layak dan pantas untuk dijalankan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelompok," kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah saat acara sosialisasi di Kantor Desa Lampok Kecamatan Brang Ene di Sumbawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan desain dan konsep program telah disusun secara matang, dan keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesungguhan dan keterlibatan aktif masyarakat. “Saya perlu melihat kesungguhan bapak-bapak semua. Karena yang akan mengerjakan ini adalah keterlibatan aktif anggota kelompok. Tanpa keseriusan, program ini tidak mungkin berjalan,” katanya.

Ia mengatakan Kecamatan Brang Ene dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena memiliki potensi besar melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM). Di wilayah ini terdapat empat kelompok HKM yang mengelola lahan seluas kurang lebih 1.000 hektare. 

"Lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk mendukung program agribisnis peternakan sapi," katanya. Ia mengatakan HKM ini sudah memiliki lahan yang dikuasai, memiliki kelompok dan sumber daya manusia yang siap menjadi tenaga kerja langsung dalam program.

"Siapa yang bekerja, dialah yang akan mendapatkan manfaatnya. Semua diatur secara kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya. Dalam program ini, pemerintah akan memberikan dukungan penuh berupa pembangunan kandang kolektif, penyediaan pakan, serta bantuan bibit ternak. 

Tahap awal akan difokuskan pada pengembangan sapi Bali dengan pola intensif untuk penggemukan dan pemerintah juga merencanakan pengalokasian sapi eksotik setelah tahap awal berjalan optimal.

“Untuk tahap pertama ini mulai dengan sapi Bali. Tahun depan, baru rencanakan sapi eksotik. Kami awali dulu dengan yang sudah dikuasai dan sesuai kondisi daerah,” ujarnya.

Jakarta Impor Sapi Australia Dikritik

Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta August Hamonangan menilai kebijakan impor sapi dari Australia yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jakarta kurang tepat. Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang, cadangan pangan harus bersumber dari produksi dalam negeri.

"Langkah Pemprov ini sangat mengherankan. Ketika undang-undang dengan jelas mengatur bahwa Pemprov harus mendapatkan cadangan pangannya dari dalam negeri, DKI malah melakukan impor," kata August di Jakarta, Jumat, terkait langkah Pemprov DKI yang mengimpor 3.100 ekor sapi dari Australia.

Dia memandang kebijakan Pemprov DKI tersebut tidak sesuai dengan semangat kedaulatan pangan, seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tepatnya Pasal 29 Ayat (2) yang menyebutkan cadangan pangan Pemprov harus bersumber dari produksi dalam negeri.

Bahkan, kata dia, impor sapi dari Australia itu jumlahnya terbilang fantastis, yaitu mencapai sebanyak 3 ribu ekor lebih, bahkan kuotanya hingga 7.500 ekor. "Jadi, yang datang juga baru sebagian saja. Mengapa tidak mencari sapi dari dalam negeri terlebih dahulu," ujar August yang juga Anggota Komisi C itu.

Apalagi, sambung dia, DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Sistem Pangan yang merupakan produk hukum inisiatif Pemprov DKI Jakarta.

Dia pun mengungkapkan pihaknya mendorong agar peraturan tersebut disusun secara harmonis dengan UU di atasnya, salah satunya yaitu mencakup ketentuan bahwa Pemprov harus mendapatkan cadangan-cadangan pangannya dari dalam negeri.