Menteri UMKM Ungkap  Produk Impor Salah Satu Faktor Penghambat UMKM

JAKARTA – Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan beberapa faktor persoalan fundamental yang menghambat UMKM naik kelas. Ia menyebut bahwa bukan terletak pada pembiayaan, melainkan pada akses pasar yang terganggu akibat banjir produk impor.

Pernyataan itu disampaikan Menteri UMKM dalam Diskusi Media FWUMKM bertema Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR. Acara tersebut terselenggara di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan.

Menurut Maman, pemerintah terus mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan utama. Pada 2026, target penyaluran KUR ditetapkan sebesar Rp295 triliun dengan 1,37 juta debitur baru.

Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai Rp270 triliun, dengan Rp163,9 triliun di antaranya mengalir ke sektor produktif. Namun demikian, ia menilai peningkatan plafon KUR belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan daya saing UMKM.

“Sebagus apa pun mereka kita bantu dari sisi produksi dan pembiayaan. Kalau tidak bisa menjual barangnya karena pasar dipenuhi produk impor, maka sulit bagi mereka untuk naik kelas,” ujar Maman, Jumat (27/2).

Ia bahkan menyebut kondisi pasar domestik perlu dibenahi secara serius agar produk lokal memiliki ruang bersaing yang sehat. Untuk itu, Maman mendorong kebijakan terpadu lintas kementerian.

Salah satunya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, guna melakukan “sterilisasi” pasar domestik dari serbuan impor yang tidak terkendali. Selain persoalan impor, ia juga menyinggung tingginya biaya layanan di platform digital yang menjadi kanal utama pemasaran UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, Maman juga menyoroti ketimpangan kredit perbankan nasional. Dari total kredit Rp8.149 triliun, sekitar 80,6 persen atau Rp6.569 triliun justru mengalir ke sekitar 50 korporasi besar.

"Sementara kontribusi kredit UMKM baru mencapai 19,4 persen. Ini masih jauh dari target 25 persen," ucap Maman.

Sementara, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai tantangan UMKM tidak hanya soal impor. Menurutnya tantangan juga terlihat pada aspek pembiayaan.

Ia mencatat bahwa meskipun KUR memberikan dampak positif dan telah menjangkau 72,3 persen desa. Namun penyalurannya belum sepenuhnya merata dan masih berat ke sektor perdagangan.

Pandangan berbeda juga disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero. Ia menyoroti persoalan di lapangan terkait persyaratan agunan yang dinilai masih memberatkan.

"Meski regulasi menyebut kredit di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan. Banyak pelaku UMKM akhirnya beralih ke fintech atau pinjaman online karena terdesak kebutuhan modal,” kata Edy.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa momentum peningkatan penyaluran KUR perlu diimbangi pembenahan ekosistem pasar dan reformasi kebijakan lintas sektor. Hal ini agar UMKM benar-benar mampu naik kelas secara berkelanjutan.