Ekonomi RI Tumbuh, tapi Daya Beli Kelas Menengah Mulai Tertekan

Jakarta – Konsumsi rumah tangga Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan harga energi, tetapi peningkatan kredit bermasalah menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang sedang menuju kelas menengah, mulai menghadapi tekanan.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan konsumsi rumah tangga masih tertopang inflasi yang relatif terkendali serta kebijakan pemerintah mempertahankan subsidi energi di tengah kenaikan harga energi global.

"Daya beli masyarakat tertopang oleh inflasi yang mereda menjadi 2,88 persen YoY pada Juli 2026, seiring keputusan pemerintah untuk mempertahankan subsidi energi di tengah lonjakan harga energi global," ujar Faisal dalam PIER Economic Review Kuartal II 2026 (2Q26) yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (10/8).

Ketahanan konsumsi tercermin dari masih positifnya sejumlah kelompok belanja. Belanja pakaian tumbuh 3,52 persen secara tahunan (YoY), transportasi dan komunikasi 5,71 persen, sedangkan belanja restoran dan hotel tumbuh 6,47 persen.

Meski demikian, pertumbuhan konsumsi tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Konsumsi masih terbantu oleh musim libur sekolah, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta ekspansi ekonomi digital.

Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit hingga Juni 2026 masih mencapai 12,67 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut turut didukung bank-bank Himbara dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk menopang aktivitas ekonomi.

Namun, pertumbuhan kredit yang tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan penguatan kemampuan keuangan masyarakat. Faisal mencatat kredit dengan kolektibilitas 2 hingga 5 secara nominal tumbuh sekitar 10,3 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit yang masih lancar (performing loan) sebesar 5,6 persen.

Tekanan paling terlihat pada segmen rumah tangga kecil dan menengah. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) rumah kecil meningkat dari 4,29 persen menjadi 6,32 persen pada 2026, sedangkan NPL rumah menengah naik dari 2,2 persen menjadi 3,23 persen.

Menurut Faisal, perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa penguatan daya beli tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan konsumsi. Kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban keuangan juga perlu menjadi perhatian, terutama kelompok aspiring middle income atau masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kelompok aspiring middle income atau masyarakat yang sedang menuju kelas menengah menghadapi tekanan yang cukup besar. Kenaikan harga dan biaya hidup tidak hanya mengurangi daya beli, tetapi mulai memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pinjaman,” kata Faisal.

Kelompok tersebut sebelumnya memiliki kemampuan mengakses pembiayaan perbankan, termasuk kredit perumahan. Karena itu, menjaga stabilitas harga, memperkuat pendapatan masyarakat, serta memastikan pembiayaan tetap sehat menjadi penting agar konsumsi tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga ditopang kemampuan finansial yang berkelanjutan.

Faisal juga mengingatkan ruang dukungan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan dalam jangka menengah dan panjang. Karena itu, kebijakan ekonomi dinilai perlu bergeser dari sekadar menopang pertumbuhan melalui belanja pemerintah menuju penciptaan ruang yang lebih besar bagi investasi swasta.

“Karena itu, kebijakan pro-growth yang didorong pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan sektor publik, tetapi juga mampu menarik dan mendorong investasi sektor swasta (crowding-in). Jangan sampai kebijakan pemerintah justru mengurangi ruang sektor swasta atau menimbulkan efek crowding-out,” katanya.

Sektor Jasa

Di tengah tekanan tersebut, Permata Institute for Economic Research (PIER) mencatat sektor jasa menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026.

Head of Industry and Regional Research Permata Bank Adjie Harisandi mengatakan sektor akomodasi dan makanan minuman menjadi salah satu sektor jasa dengan pertumbuhan tinggi, yakni mencapai 10,6 persen. Pertumbuhan tersebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk melalui berbagai program pemerintah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sektor-sektor services saat ini masih mendukung cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana peran pemerintah melalui berbagai program itu juga memang cenderung banyak masuk ke sektor-sektor yang terkait dengan services,” kata Adjie.