Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemkot Cirebon Pangkas Tarif dan Diskon Tunggakan PBB-P2, DPRD Sebut Kebijakan Pro-Rakyat

12 Kamis, 26 Feb 2026, 17:20 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemkot Cirebon Pangkas Tarif dan Diskon Tunggakan PBB-P2, DPRD Sebut Kebijakan Pro-Rakyat Pemkot Cirebon Pangkas Tarif dan Diskon Tunggakan PBB-P2, DPRD Sebut Kebijakan Pro-Rakyat Doc: Antara
Ket. Tampak depan Kantor DPRD di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Cirebon - Komisi II DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, menilai kebijakan diskon serta penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 di daerah tersebut sebagai langkah yang berpihak karena meringankan beban masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Karso mengatakan proses pelaksanaan PBB-P2 telah berjalan sesuai harapan masyarakat, mulai dari pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Prosesnya kami ikuti dari awal, dari pembuatan perda berkaitan dengan PBB-P2 hingga launching sekarang ini dan itu sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya di Cirebon, Kamis (26/2).

Ia menekankan kebijakan pemerintah daerah, yang memberikan diskon sebesar 50 persen bagi penunggak PBB-P2 periode 2010 hingga 2025 perlu diapresiasi.

Menurut dia, kebijakan tersebut sebagai langkah yang bagus dalam mendorong penyelesaian tunggakan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) di Kota Cirebon.

“Diharapkan pada 2026 ini, selain capaian pembayaran PBB-P2 tahun berjalan, penyelesaian tunggakan juga dapat melampaui target yang telah direncanakan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pemerintah daerah memberikan potongan pokok tunggakan sebesar 50 persen disertai penghapusan sanksi administrasi atau denda.

Ia menyampaikan program tersebut berlaku mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2026, sebagai upaya memberi ruang bagi masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak tanpa beban berlebih.

“Selain program diskon, kami menurunkan tarif nilai jual objek pajak (NJOP) PBB-P2 Tahun 2026 sebagai bentuk keberpihakan kepada warga,” katanya.

Pada 2026, lanjut dia, jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan mencapai 86.788 lembar, dengan 82.618 lembar di antaranya memiliki nilai ketetapan di bawah Rp2 juta.

“Adapun target penerimaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp45 miliar, melalui dukungan berbagai kanal pembayaran digital dan perbankan,” tuturnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Daerah
BPBD Melaporkan Banjir di P...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.