Sensus Ekonomi 2026 Disorot, DPR Minta Data Valid dan Transparan

JAKARTA – Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen strategis untuk memetakan struktur dan dinamika terkini dunia usaha di Indonesia, mulai dari skala mikro hingga korporasi besar lintas sektor.

Pendataan ini tidak hanya merekam jumlah dan sebaran usaha, tetapi juga menangkap perubahan pola bisnis, digitalisasi, serta kontribusi sektor informal terhadap perekonomian nasional.

Secara analitis, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), termasuk dalam penguatan UMKM, perencanaan investasi, hingga penyusunan strategi industrialisasi.

Di tengah transformasi ekonomi dan tantangan global, akurasi data menjadi kunci agar arah pembangunan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Esti dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (24/2), menegaskan pentingnya menghadirkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah bukan data pesanan.

"Yang utama, karena BPS akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026 yang biasa dilakukan 10 tahun sekali, maka BPS perlu melakukan koordinasi mendalam, tidak hanya sekali tetapi terus-menerus dengan kabupaten/kota agar bisa menghadirkan data yang valid, bukan data pesanan," kata Esti usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2).

Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

"Kita punya kepentingan besar terhadap data-data BPS ini. Program dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Esti menekankan agar BPS memperkuat koordinasi tidak hanya dengan pemerintah kabupaten/ kota, tetapi juga dengan pemerintah provinsi.

Selain itu, masyarakat perlu disiapkan agar proses sensus berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya sebagai data dasar penyusunan kebijakan nasional.

Dia mencontohkan berbagai persoalan yang muncul akibat data yang tidak akurat, salah satunya terkait kepesertaan BPJS.

Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke Komisi X meski isu tersebut bukan menjadi bidang tugasnya.

"Banyak sekali keluhan yang masuk ke kami, 'Bu, tolong BPJS kami ditutup'. Ini kan persoalan data. Kalau datanya valid, pasti tidak akan terjadi kesalahan," katanya.