Percepatan Kredit Tak Cukup Dari Bank, Kata Dirut BRI: Butuh Permintaan Tinggi

JAKARTA – Percepatan penyaluran kredit tidak cukup hanya dengan memperluas kapasitas pemberian pinjaman, tetapi juga membutuhkan penguatan dari sisi permintaan. Artinya, pertumbuhan kredit akan lebih optimal jika sektor usaha dan konsumen memiliki daya beli yang memadai, kepercayaan bisnis yang tinggi, serta kebutuhan pembiayaan yang jelas.

Hal ini menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi dan investasi. Tanpa permintaan yang kuat, upaya ekspansi kredit berisiko menimbulkan likuiditas menganggur dan tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi menyampaikan akselerasi penyaluran kredit saat ini memerlukan penguatan dari sisi permintaan (demand) dengan meyakinkan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan.

Hery melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (20/2), mengatakan bahwa tantangan saat ini bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan.

“Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” kata Hery.

Ia menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan.

Dari sisi likuiditas, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menguat hingga 11,4 persen (year on year/yoy), dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84 persen.

Permodalan industri juga tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) berada di level 26 persen atau jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.

“Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year on year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand,” ujar Hery.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, serta segmen UMKM yang semula 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22 persen.

“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu,” kata Hery.

Pada saat yang sama, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih.

Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.