Alarm Utang Kian Nyaring! BI Ungkap ULN RI Tembus 431,7 Miliar Dolar AS di Akhir 2025

JAKARTA – Peningkatan utang luar negeri (ULN) Indonesia mencerminkan kebutuhan pembiayaan yang masih besar, baik untuk menopang defisit fiskal maupun ekspansi sektor swasta.

Kenaikan ULN tidak serta-merta menjadi sinyal negatif selama rasio terhadap PDB dan kemampuan bayar tetap terjaga, serta mayoritas dialokasikan untuk sektor produktif.

Namun, tren ini tetap perlu dicermati karena memperbesar eksposur terhadap risiko nilai tukar dan gejolak suku bunga global.

Oleh karena itu, pengelolaan yang pruden, transparansi penggunaan, serta penguatan penerimaan negara menjadi kunci agar peningkatan ULN tidak berujung pada tekanan stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 427,6 miliar dolar AS pada triwulan III 2025 menjadi 431,7 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2), memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Di samping rasionya yang tetap terjaga, BI mencatat bahwa ULN Indonesia didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Secara lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.