Gubernur Khofifah dan Kapolda Jatim Perkuat Koordinasi Jaga Iklim Investasi

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat koordinasi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono untuk menjaga kondusivitas daerah dan iklim investasi di Jawa Timur.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu.

Dalam pertemuannya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, belum lama ini, Khofifah mengatakan kepastian hukum dan stabilitas sosial merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam membangun kepercayaan investor.

Menurut dia, lingkungan usaha yang aman dan didukung penegakan hukum yang konsisten memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas investasi.

Ia menambahkan iklim investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh peluang ekonomi dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Khofifah berharap kondisi tersebut semakin memperkuat daya tarik Jawa Timur sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia. Pertumbuhan investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain sektor ekonomi, Khofifah menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan buruh dan mahasiswa, untuk menjaga kondusivitas daerah.

Menurut dia, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang komunikasi perlu dijaga agar berbagai pandangan dan persoalan di tengah masyarakat dapat dibahas melalui dialog dan penyelesaian yang konstruktif.

“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ujarnya.

Khofifah menilai komunikasi yang terpelihara dengan baik dapat membangun kepercayaan sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan sosial.

Pemerintah dan aparat keamanan, menurut dia, perlu mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan tersebut, stabilitas daerah diharapkan tetap terjaga tanpa mengesampingkan ruang partisipasi masyarakat. Kondisi yang aman dan harmonis menjadi modal penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, aktivitas pendidikan, dan kehidupan sosial.

Khofifah berharap sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim semakin kuat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kehidupan sosial yang harmonis.

“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.