Kemenangan Besar PM Jepang Takaichi dalam Pemilu akan Mendorong Ketegangan dengan Tiongkok Berlanjut

Strategi keamanan

Takaichi, seorang penggemar mantan pemimpin Inggris Margaret Thatcher , telah mempercepat pengeluaran pertahanan untuk membawanya ke rekor 2 persen dari produk domestik bruto pada akhir Maret. Dia juga berjanji untuk melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan mengizinkan Jepang untuk mengejar proyek peralatan pertahanan bersama dengan negara lain. 

Pemerintahannya berencana merumuskan strategi keamanan nasional baru, kemungkinan pada akhir tahun, yang akan semakin mempercepat pengeluaran militer.

Hal itu dapat meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 3 persen dari PDB, kata seorang anggota parlemen LDP kepada Reuters menjelang pemilihan hari Minggu, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas seputar langkah tersebut.

Potensi peningkatan tersebut akan terjadi setelah adanya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sekutu Washington untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan.

Jepang mengambil pelajaran dari hampir empat tahun perang di Ukraina, membangun persediaan amunisi sambil merencanakan pembelian peralatan baru, termasuk drone, untuk mempersiapkan diri menghadapi konflik berkepanjangan melawan musuh yang lebih kuat.

"Negara-negara di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri secara mendesak untuk bentuk-bentuk peperangan baru," kata Takaichi. "Tidak seorang pun akan membantu negara yang tidak memiliki tekad untuk membela diri."

Namun , menurut Jeffrey Hornung, seorang ahli kebijakan keamanan Jepang di RAND Corporation, skala ambisi keamanan Takaichi dapat dibatasi oleh pemotongan pajak dan langkah-langkah stimulus ekonomi yang akan membebani keuangan publik.

"Mungkin Anda akan melihat upaya untuk membelanjakan lebih banyak, tetapi karena rencananya untuk membelanjakan dana pada langkah-langkah perlindungan konsumen, mereka mungkin tidak akan memilih untuk mendorong lebih jauh," katanya.

Kemenangan telak ini juga dapat mewujudkan tujuan keamanan yang selama ini tabu, yaitu tujuan yang tidak akan membebani keuangan publik.

Dengan mayoritas lebih dari dua pertiga di majelis rendah, ia dapat mengajukan amandemen terhadap konstitusi pasifis Jepang untuk secara resmi mengakui Pasukan Bela Diri sebagai militer. Perubahan semacam itu masih memerlukan mayoritas dua pertiga di majelis tinggi - yang saat ini tidak ia kendalikan - dan persetujuan dalam referendum nasional.

Pada hari Senin, Takaichi mengatakan bahwa ia akan mendorong revisi pertama kalinya terhadap dokumen tersebut yang disusun oleh Amerika Serikat setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua.

"Ini bukan jaminan kemenangan," kata Hornung, "tetapi mungkin ini adalah peluang terbaik bagi seorang perdana menteri."