Tradisi Perang Ketupat  Masyarakat Tempilang Bangka Barat

Doc: Antara

Bangka Barat, Babel - Bupati Bangka Barat Markus berkomitmen menjaga kelestarian tradisi Perang Ketupat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Tempilang karena menjadi identitas warga setempat.

"Perang Ketupat bukan sekadar perayaan adat atau tradisi, melainkan fondasi identitas kultural masyarakat Tempilang yang penting untuk dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan ke generasi selanjutnya," kata dia di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin.

Ia menyebut tradisi Perang Ketupat yang digelar di Pantai Pasirkuning, Tempilang setiap menjelang bulan Ramadhan memiliki arti penting bagi warga, bahkan sejak 2024 ditetapkan Kementerian Kebudayaan sebagai salah satu warisan budaya tak benda nasional.

Pemkab Bangka Barat berkomitmen terhadap pelestarian budaya dan kegiatan adat budaya di daerah itu, bahkan mengembangkan tradisi tersebut menjadi suatu festival yang digelar rutin setiap tahun.

"Dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Barat selama ini juga selalu menyediakan anggaran untuk pelaksanaan tradisi ini," ujarnya.

Dukungan pemerintah untuk pelestarian agar rangkaian ritual dan tradisi yang dilaksanakan sejak beberapa hari lalu tersebut, tetap bisa berjalan dengan baik dan sesuai nilai-nilai kearifan setempat.

Tradisi ini, kata dia, mengandung makna yang mendalam, selain sebagai bentuk syukur masyarakat, juga sebagai upaya menolak kejahatan atau tolak bala.

Rangkaian tradisi ini, juga menjadi ruang menguatkan tali silaturahim antarwarga, baik yang ada di Tempilang maupun dengan warga dari luar daerah.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Babel Widya Kemala Sari mengatakan pemerintah akan terus berupaya agar berbagai tradisi dan budaya lokal bisa dilestarikan.

"Pemerintah sedang menyusun rencana pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Babel agar lebih fokus dalam upaya pemajuan kebudayaan yang ada di daerah itu," katanya.

Selama ini, urusan kebudayaan di Provinsi Babel berada di bawah Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jambi, sedangkan keberadaan BPK Babel dapat mempercepat dan mempermudah proses pelestarian, pencatatan, hingga pengembangan kebudayaan daerah.

"Dengan memiliki BPK di Babel tentunya akan semakin mudah merawat kebudayaan dan lebih dekat dengan masyarakat," katanya.