Jembatan Mahulu Dua Kali Ditabrak Tongkang Batubara, Pengamat: Ada Masalah Serius, Perlu Audit Investigasi!

JAKARTA-Berulangnya tabrakan tongkang batubara di jembatan Mahakam Hulu (Mahulu), Kalimantan Timur mengindikasikan adanya masalah serius pada tata kelola pelayaran di alur sungai Mahulu. Karenanya perlu dilakukan audit independen untuk mencegah masalah serupa di ke depannya.

Demikian ditegaskan Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Dr Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa merespon dua tabrakan terbaru di jembatan Mahulu. Menurutnya itu sebagai peringatan keras terhadap sistem pelayaran di alur sungai Mahulu.

"Perlu secepatnya dilakukan audit investigatif independen yang melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan para pakar maritim,"tegasnya, Jumat (23/1).

 Dia menerangkan, nantinya audit ini tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan kru kapal (human error), tetapi harus mengevaluasi tanggung jawab korporasi pemilik tongkang serta akuntabilitas regulator dalam menjaga keselamatan aset publik.

"Jangan menunggu jembatan ini runtuh dan memakan korban jiwa sebelum melakukan langkah radikal dalam perbaikan sistem pelayaran sungai kita,"ungkapnya.

 Sebagai gambaran, jembatan Mahakam Ulu menjadi salah satu nadi penyeberangan logistik bagi Kota Samarinda telah dua kali dihadapkan pada permasalahan ditabrak tongkang dalam kurun waktu singkat.

Menurut Capt. Marcellus kejadian berulang ini sebagai peringatan serius.

Hal ini mengonfirmasi adanya kerentanan akut pada sistem keselamatan pelayaran di alur Sungai Mahakam.

Secara teoretis, dalam manajemen risiko maritim, sebuah kecelakaan jarang terjadi karena faktor tunggal. Menurutnya, ini adalah manifestasi dari konsep "Swiss Cheese Model" di mana terdapat kegagalan berlapis dalam sistem keselamatan.

"Berbagai lapisan pertahanan terhadap kecelakaan mulai dari regulasi, pengawasan, operator, hingga teknis operasional semuanya malah memiliki peran dalam menyebabkan kecelakaan,"paparnya

Marcellus menduga adanya kegagalan mitigasi dan antisipasi arus yang menyebabkan insiden tabrakan berulang. Terdapat indikasi kuat terjadinya ketidakseimbangan antara beban tongkang yang masif dengan kapabilitas manuver kapal penariknya.

Dia juga menyoroti lemahnya penegakan standar operasional prosedur dan pengawasan secara langsung.

Pengawasan dari Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan perlu dipertanyakan efektivitasnya, terutama dalam pemberian izin olah gerak dan penerapan Vessel Traffic Management System (VTMS) atau Sistem Manajemen Lalu Lintas Kapal.

"Fakta bahwa insiden ini terjadi dua kali dalam waktu singkat mengindikasikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang ada hanyalah macan kertas," tegasnya.