OJK Nggak Mau Kecolongan, Regulasi Finfluencer Dikebut

JAKARTA – Finalisasi perumusan regulasi mengenai influenser finansial (finfluencer) terus bergulir seiring meningkatnya pengaruh mereka terhadap keputusan investasi publik.

Fokus penindakan yang diarahkan langsung kepada individu menunjukkan upaya regulator menutup celah tanggung jawab hukum, terutama terhadap praktik promosi berisiko, konflik kepentingan, dan penyebaran informasi keuangan yang menyesatkan.

Langkah ini mencerminkan kehati-hatian otoritas dalam menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan ruang edukasi keuangan digital, sekaligus menegaskan bahwa aktivitas di media sosial tidak berada di luar pengawasan regulasi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (22/1), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan adanya kompleksitas dalam penindakan finfluencer karena tidak berada di bawah kewenangan OJK, berbeda dengan perusahaan atau lembaga dalam industri jasa keuangan yang memang merupakan bagian dari otoritas pihaknya.

Ia mencontohkan jika suatu perusahaan jasa keuangan melanggar aturan dalam mempromosikan layanan keuangan mereka, misalnya menjanjikan imbal balik (return) yang melebihi batasan yang ditetapkan, maka OJK dapat segera menindak perusahaan tersebut.

"Tapi, (finfluencer) ini kan sebagai orang (individual), dia tidak di bawah pengawasan kami, tetapi tindakannya membawa risiko kepada kami (terkait pelindungan konsumen). Jadi, ini pengaturannya memang berbeda dan kami sedang memfinalisasi hal ini," ujar Mahendra.

Selain finfluencer, untuk meningkatkan upaya pelindungan konsumen, ia mengatakan pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan penyelenggara aset keuangan digital yang beroperasi tanpa izin, salah satunya aset kripto.

Ia menegaskan OJK akan memblokir exchanger kripto, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta pihak-pihak lainnya, seperti finfluencer dan key opinion leader (KOL), yang melakukan kegiatan tanpa izin.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan inovasi keuangan digital berkembang dalam koridor hukum dan tata kelola yang jelas.

"OJK akan terus memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan untuk memastikan kesetaraan perlakuan atau level playing field antara pelaku usaha yang patuh dan pihak-pihak yang tidak berizin," kata Mahendra.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mengembangkan aturan terkait concentration risk untuk melindungi aset fiat milik para nasabah dalam ekosistem kripto.

"Jadi, risiko kehilangan fiat dari konsumen itu, kalau nanti kami sudah tegakkan sesuai ketentuan, seharusnya tidak lagi terkonsentrasi di exchanger (platform perdagangan) karena berdasarkan pengaturan kami, maka yang bertugas menyimpan 100 persen fiat atau uang rupiah milik konsumen ada di lembaga kliring yang terpusat," jelasnya.

Ia menuturkan nantinya minimal 70 persen aset kripto konsumen diwajibkan untuk disimpan di lembaga kustodian yang tersentralisasi, sementara 30 persen sisanya diperbolehkan dikelola oleh pedagang aset keuangan digital untuk kebutuhan likuiditas.

"Jadi, katakanlah kalaupun tiga exchanger besar yang mendominasi lebih dari 70 persen (perdagangan kripto di Indonesia) mengalami kegagalan sekalipun, sebetulnya uang konsumennya sudah dipisahkan," ucap Hasan.