Meski Sudah Swasembada Beras, Fundamental Kemandirian Pangan RI Masih Rapuh

JAKARTA - Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 di tengah El Nino patut diapresiasi sekaligus menjadi tantangan agar pencapaian tersebut bisa dipertahankan dan berkelanjutan. 

Presiden RI Prabowo Subianto, saat meresmikan operasional Sekolah Rakyat, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) mengatakan Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Keberhasilan tersebut menunjukkan ketangguhan sektor pangan nasional dalam menghadapi tekanan iklim global.

Pemerintah kata Prabowo mampu mengatasi dampak cuaca ekstrem sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional untuk kebutuhan rakyat. Produksi beras nasional saat ini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional per Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional.

Angka itu nyaris mendekati proyeksi produksi beras di Indonesia yang diumumkan Food and Agriculture Organization (FAO) sebesar 35,6 juta ton. Sementara, United States Department of Agriculture (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, dan Malaysia.

Menanggapi pencapaian itu, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan kebijalan supaya pencapaian swasembada beras saat ini bisa dipertahankan.

“Pemerintah perlu memikirkan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan produksi mengingat kebutuhan ke depan akan semakin meningkat seiring pertambahan populasi penduduk. Tantangan utamanya adalah mencegah alih fungsi lahan dengan memperkuat regulasi perlindungan lahan pertanian, terutama sawah, agar tidak gampang dialihfungsikan,” kata Ramdan.

Selain itu, Pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan pro petani. Jangan sampai rezim berganti, kebijakan pun ikut berubah.

Tidak Terjebak Euforia

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan pengumuman Presiden itu memang membawa optimisme, namun dari perspektif agronomis dan kedaulatan pangan, klaim itu memerlukan evaluasi mendalam agar tidak terjebak dalam euforia angka semata.

Dalam ilmu pertanian jelasnya, swasembada seringkali dihitung secara matematis melalui selisih antara total produksi nasional dan kebutuhan konsumsi penduduk. Sebab itu, perlu berhati-hati agar angka itu bukan sekadar hasil kalkulasi di atas kertas.

“Produksi beras yang riil harus divalidasi dengan ketersediaan fisik di pasar dan lumbung-lumbung petani, bukan hanya pada data statistik,”paparnya.

Salah satu aspek teknis yang sering luput dalam perhitungan produktivitas adalah faktor guludan (pematang) dan luas efektif lahan. Saat menghitung estimasi produksi per hektar (ton/ha), seringkali luas yang dihitung adalah luas total lahan tanpa mengurangi area yang digunakan untuk galengan atau infrastruktur pengairan kecil.

“Jika faktor ini tidak dikalikan dengan koefisien koreksi yang tepat, maka angka produksi yang muncul akan cenderung "menggelembung" (overestimated), yang berisiko menciptakan ilusi keberlimpahan padahal stok di lapangan mungkin lebih tipis dari dugaan,”ungkap Muliarta.

Klaim swasembada beras ujarnya seringkali disalahpahami sebagai “Ketahanan Pangan Total”. Secara akademis, ini adalah kekeliruan logika. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas karbohidrat yang luar biasa, mulai dari sagu di Timur, jagung di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga umbi-umbian di Jawa dan Papua.

Memfokuskan narasi keberhasilan hanya pada beras justru mempersempit makna ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang sejati seharusnya diukur dari kemampuan negara menyediakan beragam sumber pangan yang sesuai dengan budaya lokal.