Pemkab Manokwari Optimalkan PAD Hadapi Efisiensi Anggaran

MANOKWARI -- Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah strategis menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat tahun ini.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin mengatakan, pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp200 miliar tahun ini harus disikapi secara positif dengan kerja keras dan inovasi, bukan menjadi alasan melemahnya pelayanan publik.

“Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat harus kita hadapi dengan sikap positif. Meski fiskal daerah semakin terbatas, Pemkab Manokwari tidak boleh kecewa dengan keadaan,” katanya.

Ia menegaskan, optimalisasi PAD menjadi salah satu solusi utama agar pemerintah daerah tetap mampu membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam APBD induk 2026, Pemkab Manokwari memproyeksikan pendapatan asli daerah sebesar Rp138,6 miliar.

Sementara pendapatan transfer dari pusat diproyeksikan sebesar Rp1,125 triliun dari total APBD Manokwari 2026 yang telah ditetapkan sebesar sekitar Rp1,2 triliun.

Ia mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib bekerja ekstra dan berinovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal, seiring tantangan fiskal yang semakin berat pada 2026.

“Walaupun mengalami pemangkasan dana transfer dari pusat, kita harus bekerja maksimal meningkatkan PAD. ASN harus menambah semangat dan bekerja lebih ekstra,” ujarnya.

Hermus menilai, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pegawai non-ASN atau honorer di lingkungan Pemkab Manokwari.

Pegawai honorer, seperti petugas kebersihan dan tenaga pendukung lainnya, saat ini sudah tidak lagi dibiayai oleh pemerintah pusat sehingga perlu dicarikan solusi terbaik secara bersama meskipun tidak mudah.

“Jika PAD optimal, maka bisa membiayai pembangunan daerah, termasuk membantu kemampuan daerah untuk membayar gaji honorer yang selama ini telah mengabdikan diri,” katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Hermus menegaskan, Pemkab Manokwari tetap memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan transformasi pembangunan daerah, yang membutuhkan kerja keras seluruh pihak, termasuk DPRK dan masyarakat.

Ia berharap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Manokwari mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan inovasi, serta menjaga komitmen pelayanan publik meskipun menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar.