Indonesia Harus Tumbuh Secara Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Kualitas

Jakarta - Pemerintah menilai Indonesia saat ini berada dalam fase krusial pembangunan nasional di tengah tantangan global yang kian kompleks. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kualitas sumber daya manusia.

“Ada tantangan global yang menuntut Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kualitas sumber daya manusia,” ujar Eka dalam Diskusi Publik “Realokasi Anggaran untuk Pembangunan Strategis via Danantara & MBG” yang diselenggarakan INDEF secara virtual di Jakarta, Kamis (8/1).

Seperti dikutip dari Antara, Eka menyampaikan bahwa kebijakan fiskal dan instrumen pembiayaan pembangunan memegang peranan sangat penting dalam memastikan arah pembangunan nasional tetap berada di jalur transformasi jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengusung konsep trisula pembangunan sebagai fondasi utama.

Trisula pembangunan tersebut mencakup tiga pilar, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menurut Eka, kerangka ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembangunan manusia.

“SDM yang sehat dan produktif akan menjadi modal bagi pertumbuhan jangka panjang,” katanya.

Ketegangan Sosial

Secara terpisah, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB Suhartoko, mengatakan isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah mengemuka sejak awal 1990-an. Isu tersebut muncul sebagai kritik terhadap konsep pertumbuhan ekonomi semata yang mengabaikan pemerataan, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Menurut Suhartoko, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut hanya akan menghasilkan pembangunan jangka pendek yang tidak berkelanjutan, bahkan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial hingga perpecahan.

“Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan mencakup semua aspek itu. Namun, persoalannya kembali pada implementasi dan realisasinya. Akibatnya, sering kali isu ini hanya berhenti di tataran wacana,” ujar Suhartoko.

Ia menilai penguatan Bappenas sebagai lembaga yang lebih independen dapat menjadi salah satu solusi. Meski demikian, lembaga tersebut harus terbuka, bebas dari kepentingan politik praktis, serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.

Sementara itu, Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa, menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan sistem ekonomi kerakyatan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan dan keberlanjutan.

“Untuk itu perlu didorong demokratisasi modal intelektual, modal institusional, dan modal material melalui pembangunan manusia, penguatan koperasi, serta perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya,” kata Awan.