Perubahan Status Bulog Masih Digodok, Bola Ada di DPR

JAKARTA – Perubahan status Bulog menjadi badan otonom masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Prosesnya kini digodok cukup intensif bersama Komisi IV DPR RI, mengingat perubahan ini menyangkut peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Di satu sisi, status otonom diharapkan memberi fleksibilitas lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis, namun di sisi lain tetap perlu dikawal agar fungsi pelayanan publik Bulog tidak bergeser.

Pembahasan yang matang menjadi kunci agar transformasi ini benar-benar memperkuat ketahanan pangan, bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan perubahan status Bulog menjadi badan otonom masih berproses dan sedang dibahas intensif di Komisi IV DPR RI.

Dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1), Rizal mengatakan pembahasan tersebut saat ini digodok di Komisi IV DPR RI dan telah melalui sejumlah rapat kerja, termasuk pertemuan pada Desember 2025.

"Ini sedang proses di Komisi IV DPR RI, sedang digodok, kemarin bulan Desember (2025) juga ada rapat di Yogyakarta. Terus kalau nggak salah hari ini juga ada rapat lanjutan," kata Rizal.

Ia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil proses legislasi tersebut, dengan keyakinan dalam waktu dekat akan ada kepastian arah kelembagaan nasional yang lebih kuat mandiri berkelanjutan ke.

"Jadi teman-teman mohon waktu dan sabar saja insya Allah dalam waktu dekat akan segera ada kepastian," ujarnya.

Menurut dia, transformasi itu nantinya diharapkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bulog kembali kuat dan berperan strategis seperti masa kejayaan sebelumnya dalam menjaga kemandirian pangan nasional secara menyeluruh berdaulat, stabil dan kuat.

"Jadi harapannya sesuai dengan keinginan Presiden, Bulog kembali jaya seperti zaman dulu zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menjabat pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993)," jelasnya.

Konsep badan otonom memungkinkan Bulog memperluas mandat tidak hanya mengelola beras, tetapi juga berbagai komoditas strategis pangan nasional secara terpadu, efektif dan efisien.

Pengelolaan komoditas seperti minyak goreng, gula, tepung, telur dan daging dinilai penting agar Bulog memegang kendali langsung atas pasokan pangan strategis nasional.

Menurut dia, dengan kendali Bulog yang lebih luas, kemandirian pangan diharapkan terwujud dalam rantai pasok dari hulu hingga hilir secara terpadu.

"Yang namanya mandiri itu kan kita harus pegang sendiri beras, minyak, gula tepung, telur, dan sebagainya. Daging harus kita pegang sendiri, jangan dipegang orang lain. Itu namanya mandiri, harapannya Bulog seperti itu," ucap Rizal.