Pemkot Bandung Tegaskan akan Menargetkan Kebijakan Berbasis Data Melalui Sensus Ekonomi 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan kebijakan pembangunan yang semakin presisi dan berbasis data melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi dan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Selasa (23/12).

Wali Kota Farhan menyebut, data statistik memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan publik. Menurut dia, pembangunan tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi atau perasaan, melainkan pada angka yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting bagi kita semua dalam melihat gambaran perekonomian, khususnya Kota Bandung, melalui data dan angka yang akurat,” ujar Wali Kota Farhan.

Wali Kota Farhan menyebutkan sejumlah indikator ekonomi saat ini menjadi perhatian Pemkot Bandung, di antaranya rasio gini dan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai data yang presisi akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam upaya menurunkan ketimpangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada di kisaran 5 persen. Tantangannya adalah bagaimana momentum ini bisa terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan,” kata dia.

Wali Kota Farhan memastikan Pemkot Bandung berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pembinaan statistik sektoral, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan dan kelurahan. Ia juga mengingatkan, sensus ekonomi dilakukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan.

Selain itu, seluruh proses pendataan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Samiran, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Saat ini, BPS Kota Bandung telah melakukan tahapan awal berupa pengecekan terhadap sekitar 111.000 unit usaha di Kota Bandung.

“Dari hasil pengecekan awal, sekitar 111 ribu usaha telah kami verifikasi dari sisi alamat, jenis usaha, hingga wilayah administrasi. Namun jumlah tersebut baru sekitar 40 persen dari keseluruhan target,” ujar Samiran.

Ia mengungkapkan, pada Januari hingga Februari mendatang, BPS akan kembali melakukan pengecekan lapangan sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026.

Data awal tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan pendataan sensus berjalan akurat dan menyeluruh.

“Ini merupakan cikal bakal data yang akan kami gunakan dalam Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan,” kata dia.

Samiran juga menyampaikan, BPS Kota Bandung akan melibatkan sekitar 3.200 petugas sensus yang akan dilatih sebelum diterjunkan ke lapangan. Ia berharap pelaksanaan sensus di seluruh kecamatan dapat berjalan lancar, termasuk dalam menghadapi tantangan rendahnya respons dari sebagian pelaku usaha.

“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam membantu petugas BPS di lapangan agar seluruh perusahaan dapat terdata dengan baik,” ujar dia.