Militer Jepang Masih Menakutkan bagi Tiongkok. Dampak Trauma Penjajahan

JAKARTA - Ingat masa penjajahan Jepang yang kejam dan menyengsarakan, Pemerintah Tiongkok menegaskan tidak akan membiarkan kekuatan sayap kanan di Jepang untuk membangkitkan militerimse di negara tersebut.

"Tiongkok tidak akan pernah membiarkan kekuatan sayap kanan Jepang memutar balik roda sejarah, tidak akan pernah membiarkan kekuatan eksternal mencampuri wilayah Taiwan, dan tidak akan pernah membiarkan bangkitnya kembali militerisme Jepang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (12/12).

Hal tersebut disampaikan masih terkait dengan ketegangan hubungan antara Beijing dan Tokyo sejak 7 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang". Pernyataan itu ditafsirkan sebagai sinyal kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam merespons skenario tersebut.

"Militerisme Jepang adalah musuh umat manusia di seluruh dunia. China akan bekerja sama dengan semua negara dan rakyat yang mencintai perdamaian untuk bersama-sama menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II dan tatanan internasional pascaperang," tambah Guo Jiakun.

China, ungkap Guo Jiakun, mendesak Jepang untuk memutuskan hubungan secara tegas dengan militerisme serta mengambil tindakan nyata untuk menyingkirkan bayang-bayang militerisme yang hingga kini masih membayanginya.

"Pemerintah Jepang telah lama mendukung gerakan regresif kelompok sayap kanan. Beberapa perdana menteri dan tokoh politik telah memberikan penghormatan di Kuil Yasukuni tempat para penjahat perang dihormati," ungkap Guo Jiakun.

Guo Jiakun menyebut beberapa politisi Jepang secara terbuka mempertanyakan Pernyataan Murayama yang menunjukkan refleksi dan permintaan maaf atas pemerintahan kolonial dan agresi Jepang.

Mantan PM Jepang Tomiichi Murayama yang menjabat pada periode 1994-1996 dikenal sebagai pemimpin yang meminta maaf atas agresi Jepang di Asia pada masa perang.

Pada 1995, dia mengeluarkan "Pernyataan Murayama" untuk menyampaikan "penyesalan yang mendalam" dan "permintaan maaf yang tulus” atas penderitaan yang ditimbulkan oleh penjajahan dan agresi Jepang.

"Pihak Jepang bahkan mencoba untuk menutupi kejahatan perangnya dan mengubah sejarah agresinya melalui merevisi buku teks lebih dari sekali. Tindakan itu sangat buruk dan merupakan tantangan terang-terangan terhadap tatanan internasional pasca-perang dan penghinaan terhadap hati nurani manusia," tambah Guo Jiakun.

Meski tidak menyebut siapa sayap kanan yang dimaksud Guo Jiakun, tapi PM Jepang saat ini Sanae Takaichi dikenal sebagai tokoh sayap kanan sekaligus sosok yang sangat konservatif dan nasionalis dalam spektrum politik Jepang. Sebagai pengagum mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, ia mencontoh gaya kepemimpinan kuat ala Thatcher sehingga media kerap menyebutnya sebagai Iron Lady atau "Wanita Besi" Jepang.

Takaichi menjadi menjadi PM Jepang pada 21 Oktober 2025 setelah terpilih setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen Jepang. Perempuan pertama yang menjadi PM Jepang itu lebih dulu terpilih sebagai Ketua Liberal Democratic Party (LDP).

Ia dikenal sebagai anak didik mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Takaichi pernah menjabat di beberapa kabinet Shinzo Abe dan di kabinet mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

PM Takaichi juga diketahui kerap mengunjungi Kuil Yasukuni, yakni kuil di Tokyo yang berkaitan dengan perang dan dipandang oleh negara-negara tetangga sebagai simbol kuat militerisme Jepang di masa lalu.