Banggar Segera Bahas Rencana Oblikasi Jakarta

JAKARTA – Setelah pembahasan beberapa waktu akhirnya diputuskan bahwa Banggar akan membahas obligasi Jakarta. Komisi C DPRD Jakarta menyepakati usulan nilai obligasi daerah sebesar Rp3,5 triliun dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menegaskan kesepakatan Komisi C itu baru mencakup nilai obligasi, sedangkan rincian kegiatan yang akan dibiayai masih bersifat sementara karena sejumlah program berkaitan dengan ruang lingkup komisi lain.

“Angkanya kita ketuk Rp3,5 triliun. Mengenai programnya, kita serahkan untuk disesuaikan dan dibahas dalam rapat Banggar,” kata Dimaz dalam keterangan tertulis, Minggu.

Dia mengatakan komposisi program dalam usulan obligasi itu masih dapat berubah setelah Banggar menerima masukan dari seluruh komisi. Selain itu, pencairan obligasi juga akan disesuaikan dengan lini masa pekerjaan, terutama pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

Namun, kendati nilai usulan telah disepakati, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta eksekutif agar melengkapi dasar regulasi, kajian kelayakan proyek, pembentukan dana cadangan, serta skema pembayaran obligasi.

“Kami harus benar-benar memiliki dasar untuk menentukan apakah obligasi daerah ini layak disetujui atau tidak,” ujar August.

Menurut dia, tenor obligasi selama tujuh tahun melampaui sisa masa jabatan gubernur sehingga berpotensi meninggalkan kewajiban pembayaran kepada pemerintahan berikutnya.

Selain itu, kata August, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu menyiapkan dana cadangan sekitar Rp500 miliar setiap tahun.

Dia menyebutkan kewajiban tersebut dapat mengurangi ruang fiskal Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk membiayai pelayanan sosial dan program prioritas lainnya.

“Ini akan menjadi beban APBD berikutnya. Karena itu, kemampuan membayar dan pembentukan dana cadangan harus dihitung secara cermat,” tegas August.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menambahkan kegiatan yang diajukan melalui obligasi itu diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

Dia menuturkan kegiatan yang dibiayai melalui obligasi tersebut bukan bersifat konsumtif. Salah satu proyek yang diusulkan, yaitu LRT Jakarta Fase 1C dari Manggarai menuju Dukuh Atas untuk memperkuat integrasi transportasi umum.

“Ini harus kita selesaikan dengan menyambungkan LRT Fase 1C dari Manggarai ke Dukuh Atas,” ungkap Eliawati.