BPTD Maluku Kerahkan 202 Petugas! Operasi Nataru Dimulai, Cuaca Jadi Ancaman Utama

AMBON - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku menyiagakan 202 personel untuk mengawal penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Seluruh armada bus DAMRI dinyatakan layak operasi, sementara posko terpadu di sejumlah pelabuhan disiapkan untuk memastikan kelancaran arus penumpang di tengah potensi cuaca ekstrem.

“Posko pengendalian angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dibuka pada 18 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Seluruh personel BPTD Maluku, sebanyak 202 orang, disiagakan untuk mendukung pelayanan selama masa Natal dan Tahun Baru,” kata Kepala BPTD Kelas II Maluku Hasan Bisri di Ambon, Kamis.

Untuk kesiapan armada transportasi darat, ia mengatakan seluruh bus DAMRI yang beroperasi telah menjalani ramp check dan dinyatakan layak jalan.

“Ada 24 unit bus DAMRI dan seluruhnya siap operasi, tidak ada kendala,” ujar dia.

Sementara itu, pemeriksaan kelayakan kapal tidak lagi menjadi kewenangan BPTD karena telah dialihkan sepenuhnya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Terkait ramp check kapal bukan ranah kami lagi, karena sudah dialihkan ke KSOP,” katanya, menjelaskan. 

Ia mengatakan faktor cuaca menjadi perhatian utama pada masa libur akhir tahun.

“Cuaca tidak menentu, hujan hampir merata di seluruh Indonesia. Kita waspada agar tidak terjadi kejadian seperti di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar,” ujar dia.

Terkait program mudik gratis, ia memastikan tidak ada penyelenggaraan di tingkat daerah.

“Program mudik gratis dari BPTD hanya ada di pusat. Di daerah belum ada, kalaupun ada biasanya dari pemda provinsi. Yang tersedia saat ini hanya dari perhubungan laut,” katanya, menambahkan. 

BPTD Maluku juga akan menyiapkan posko terpadu dan lapangan di empat pelabuhan tersebut untuk mendukung kelancaran arus penumpang selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru yang berlangsung mulai 18 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026.

“Posko berfungsi untuk koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik dari instansi transportasi, keamanan, maupun kesehatan,” ujar dia.

Sebelumnya, BPTD Maluku telah mengikuti rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Maluku Komisi terkait untuk membahas kesiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru di wilayah Maluku.