Trans Jayapura-Wamena Bakal Jadi Urat Nadi Perekonomian Papua Pegunungan

JAYAPURA – Jalan menjadi sarana paling mendasar bagi pembangunan daerah, utamanya seperti Papua. Maka, kehadiran Trans Jayapura-Wamena benar-benar bakal menjadi urat nadi perekonomian setempat. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan, jalan trans Jayapura-Wamena merupakan pendorong roda perekonomian di wilayah Papua Pegunungan.

“Jalan trans Jayapura-Wamena kurang lebih 700 kilometer (km) saat ini menyisakan 51 km dan ini harus benar-benar diselesaikan sehingga membantu meningkatkan perekonomian di Papeg,” katanya dalam keterangan di Wamena, Rabu. Menurut dia, dengan dikerjakannya ruas jalan trans Jayapura-Wamena 51 km maka kebutuhan bahan pokok atau bapok tidak perlu lagi menggunakan jalur udara yang menjadi penyebab tingginya harga barang di Papeg.

“Manusia, hewan dan berbagai kebutuhan bapok tidak perlu lagi lagi naik pesawat, tetapi cukup menggunakan jalan darat sudah dapat sampai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang merupakan Ibu Kota Papeg,” ujarnya. Dia menjelaskan, setelah kembali ke Jakarta akan berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk membicarakan pengerjaan jalan trans Jayapura-Wamena yang menyisakan 51 km.

“Kami berharap ruas jalan itu segera diselesaikan tahun depan sehingga dapat membantu menekan tingkat kemahalan di Papeg, dan masyarakat di sini bisa memperoleh kebutuhan bapok dengan harga terjangkau,” katanya. Dia menambahkan, transportasi menjadi hal utama dalam mendukung percepatan pembangunan di suatu daerah, khususnya di wilayah Papeg. “Kami berharap seluruh masyarakat di Papeg dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga seluruh pembangunan di daerah ini dapat segera terwujud,” ujarnya.

Selesai 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pengerjaan Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena selesai pada semester II 2026. Proyek strategis nasional tersebut diharapkan menjadi jalur penghubung utama antarwilayah sekaligus membuka akses ekonomi dan logistik di daerah pegunungan Papua.

Menurut Dody, di Jakarta, Jumat, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap lanjutan setelah penandatanganan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP). Ia menuturkan proses tender telah rampung, dan pelaksanaan konstruksi mulai berjalan di beberapa segmen.

Namun, ia mengakui bahwa penyelesaian proyek menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. "Masalah lahan masih belum 100 persen clear (jelas), terus terkadang masih ada gangguan keamanan sedikit-sedikit di sana-sini. Itu yang membuat sangat tidak smooth (lancar) untuk pembangunan Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena," ujarnya. Terkait tantangan keamanan, Dody mengatakan pihaknya sudah mendapatkan dukungan penuh dari keamanan setempat, termasuk TNI maupun Brimob Polri.

Pihaknya juga tengah berupaya membuka ruang dialog dengan para ketua adat untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut. Ia mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua menjadi salah satu prioritas pemerintah karena infrastruktur tersebut penting untuk mendukung pengembangan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Kami mau fokuskan (pembangunan Jalan Trans Papua) karena kan salah satu poin utama kami mengerjakan pembangunan infrastruktur di DOB (Papua) kan jalannya harus tembus dulu. Kalau tanpa jalan repot juga (untuk membangun dan mengembangkan wilayah baru tersebut)," kata Dody.

alan Trans Papua merupakan bagian dari jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua, dari Kota Sorong di Papua Barat Daya hingga Merauke di Papua Selatan, dengan total panjang mencapai 4.330 kilometer (km). Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU mengungkapkan pada Agustus lalu, 3.000 km Jalan Trans Papua telah dibuka.